IPA: Layanan Satu Pintu Migas Belum Jelas

Suara.com - Indonesian Petroleum Association menyambut baik rencana pemerintah yang memasukkan sektor minyak dan gas ke dalam pelayanan satu pintu. Namun, IPA masih mempertanyakan kejelasan dari pemerintah terkait proses perizinan yang ditawarkan oleh pemerintah bagaimana.

Pasalnya, selama ini proses perizinan disektor migas terbilang sangat sulit dan melalui proses hingga bertahun-tahun. Direktur IPA, Marjolijin Wajong mengatakan PTSP tersebut harus dipilih sehingga jangan sampai pintu yang dimaksud terlalu banyak. Karena, jika banyak bukan mempercepat perizinan, namun akan semakin merumitkan.

"Kami senang dengan langkah pemerintah tersebut. Tetapi kita juga butuh kejelasan jika kita masuk dalam PTSP tersebut. Karena selama ini ada 341 izin yang tidak terurus, nanti kalau semua masuk di PTSP numpuk sama aja lama juga," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2015).

Marjolijin minta pemerintah untuk memangkas 341 perizinan tersebut. Menurutnya, pemerintah bisa memilah dan memilih izin-izin yang benar-benar diperlukan sehingga tidak terjadi penumpukan dan pemerintah bisa memprioritaskan kontraktor mana yang mendesak untuk diberi izin melakukan pengeboran.

"Kami beri masukan, sebaiknya izin-izin itu di-review kembali. Kalau 341 dimasukkan semua, terjadi bottlenecking," ujarnya.

Menurutnya pemerintah bisa melakukan studi banding dengan negara lain, terkait perizinan sektor migas. Studi banding itu dinilai penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri.

Dia menyontohkan pemenang lelang wilayah kerja migas hanya mengantongi kuasa pengelolaan lahan. Namun peruntukan lahan tersebut "dipagari" oleh berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lebih lanjut Marjolijin berharap agar saat dirinya bersama anggota IPA lain mendapatkan wilayah kerja, mereka sudah dapat mengetahui mana saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan.

"Kami usulkan saat kami dapat izin wilayah kerja, kami sudah dapat mengetahui mana saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Jangan sampai orang terlalu lama taruh uang akhirnya tidak bisa. Jadi kami harap izin pemda segala macam itu dapat segera didapatkan saat izin kerja," kata dia.