Suara.com - Kementerian Pertanian mendesak Perum Bulog untuk jemput bola agar bisa menyerap beras petani semaksimal mungkin. Hal ini untuk memenuhi target yang dipatok Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Bulog untuk menyerap beras petani 4,5 juta ton per tahun. Namun, hingga kini Bulog baru bisa menyerap 700.000 ton atau baru sekitar 25 persen dari target sebelumnya sebesar 2,75 juta ton beras.
"Bulog harus gencar melakukan penyerapan beras, memang ada beberapa masalah di lapangan. Misalnya soal peranan tengkulak yang dominan menyerap beras petani hingga soal harga beras petani yang tak sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP)," kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian pertanian Hasil Sembiring, Selasa (12/5/2015).
Dengan turun langsung ke lapangan dan membeli beras melalui petani secara langsung tanpa melalui mitra atau perantara, akan membuat Bulog lebih maksimal menyerapan beras.
Ia mengatakan, perkembangan produksi beras di awal musim panen ini memang masih fluktuatif. Menurutnya pada Maret tercatat ada produksi beras 2,4 juta, selama April sudah ada 1,9 juta ton.
Sembiring mengakui bahwa Bulog akan kesulitan menyerap beras petani lantaran harga beras di lapangan yang berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang lumayan tinggi. Namun, lanjut dia, Bulog harus bisa mengubah cara lama yang membeli beras lewat mitra atau perantara.
"Pasti susahlah kalau sesuai HPP, tapi jika Bulog membelinya langsung ke petani siklus kan otomatis terpotong. Bulog beli langsung gabah kering panen petani maupun gabah kering giling. Kalau lewat perantara pasti mereka minta selisih harga," jelasnya.
Sembiring juga mengusulkan agar Inpres No.5 Tahun 2015 yang mengatur ketentuan HPP direvisi. Pasalnya, bila melihat kondisi harga beras yang fluktuatif, seharusnya pengadaan beras tak lagi berdasarkan HPP, tapi berdasarkan harga yang berlaku di pasar.
Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) pengadaan beras saat ini, Bulog hanya bisa membeli beras petani pada harga HPP Rp7.300/kg, Rp4.650/kg untuk gabah kering giling (GKG), dan Rp3.700/kg untuk gabah kering panen (GKP).
"Ini baru usulan. Kalau HPP nya lebih tinggi Bulog tidak akan kesulitan menyerap beras dan petani lebih memilih menjual ke pemerintah daripada tengkulak," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Pasok 2.800 ton Beras untuk Jemaah Haji, Bulog Minta Bangun Gudang di Arab Saudi
-
Melimpah di Gudang, Mahal di Piring: Mengapa Harga Beras RI Begitu Mahal?
-
Bulog Klaim Margin 7% Bukan Tambah Cuan, Tapi Kompensasi
-
Rencana Peleburan Bulog-Bapanas Masih Proses Pembahasan
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Harga Cabai Masih 'Pedas', Bapanas Siapkan Intervensi
-
Kemendag Keluarkan Harga Patokan Eskpor Komoditas Tambang, Ini Daftarnya
-
Menkeu Purbaya Resmi Alihkan Dana Desa Rp34,5 T ke Koperasi Merah Putih
-
Pabrik Alas Kaki di Jombang Pakai PLTS, Kapasitas Tembus 3,7 MWp
-
Bisnis Emas BSI Melesat 100 Persen dalam 8 Bulan
-
Pengangguran Menurun, Tapi 50 Persen Tenaga Kerja Masih 'Salah Kamar'
-
Rating Indonesia Turun, Purbaya Serang Balik: Saya Ingin Membuat Reputasi Moody's Jeblok
-
Emiten BFIN Andalkan Program Loyalitas Dongkrak Pembiayaan Mobil Bekas
-
Dalih Purbaya Bikin Defisit APBN Nyaris 3 Persen: Kalau Tidak Kita Bisa Jatuh Seperti 1998
-
Buntut Penembakan Pesawat Smart Air, Kemenhub Tutup Penerbangan di 11 Bandara Papua