Suara.com - Pemerintah memiliki harapan khusus terhadap sektor pertambangan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara dapat dinaikkan Rp10 triliun menjadi Rp52 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI, Kardaya Warnika menilai, target tersebut akan sulit dicapai. Pasalnya menurutnya, kenaikan target PNBP tersebut belum diikuti dengan langkah yang kongkret. Salah satunya adalah dalam pemanfaatan sumber batubara yang masih jauh dari optimal. Hal ini lantaran banyaknya mafia batubara bermain di sektor tersebut.
"Ini sulit tercapai. Lihat saja ekspor batubara hingga kini tidak terkendali. Belum tersedianya standar operasional pelayanan yang memadai. Bagaimana bisa mencapai target tersebut, kalau yang menjadi landasan saja belum ada perbaikannya,” jelas Kardaya, saat ditemui dalam diskusi energi di Jakarta, Minggu (24/5/2015).
Selain itu, Kardaya menilai bahwa di sektor minerba ini juga ada indikasi praktik mafia dalam pengelolaan tambang batubara. Dengan adanya mafia yang berkeliaran, hal ini menurutnya berpotensi merugikan negara.
"Mafia batubara lebih kelihatan dari migas. Karena migas kerjanya di luar (negeri), batubara di dalam (negeri) kerjanya. Jadi, lebih kelihatan. Ini kan dapat merugikan negara kalau tidak segera ditelusuri dan dilakukan pengawasan yang ketat. Logika saja, ada pelabuhan bukan khusus batubara. Itu kan bisa kelihatan," jelasnya.
Oleh sebab itu, Komisi VI DPR RI menurut Kardaya, meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah tepat, agar tambang batubara dapat dimanfaatkan secara tepat untuk kepentingan bangsa. Salah satunya adalah dengan fokus pada pengelolaan batubara yang tidak untuk diekspor, namun untuk dimanfaatkan di dalam negeri, seperti dijadikan sebagai sumber energi.
"Ini akan lebih berguna, jika lebih dimanfaatkan untuk kepentingan negara ketimbang harus diekpor. Terus, masalah hukumnya juga harus diperbaiki. Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap permainan mafia yang ilegal, dengan melakukan penindakan-penindakan yang tepat. Rencananya, (ini) akan dimasukkan dalam RUU Minerba dalam Prolegnas, seperti (mengenai) pengoptimalan pemanfaatan mineral termasuk batubara," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
Pilihan
-
Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di RSPAD Pagi Ini
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
-
Iran Kibarkan Bendera Merah di Masjid Jamkaran Usai Kematian Khamenei, Simbol Janji Balas Dendam
Terkini
-
Minyak Dunia Bakal Mendidih Imbas Konflik Iran-AS, Harga BBM Pertamina Gimana?
-
IHSG Terjun Bebas 1,73% pada Senin Pagi Imbas Konflik AS-Iran, 600 Saham Merah
-
Harga BBM Terancam Naik Imbas Perang AS-Israel-Iran, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Perang AS-Israel vs Iran Pecah, Harga Emas Bersiap Rp3,4 Juta Per Gram
-
Tionghoa Indonesia Diminta Perkuat Identitas Nasional di Tengah Arus Investasi Asing
-
Rupiah Berpotensi Anjlok dan Ancaman Krisis Energi Indonesia Imbas Perang Iran
-
Harga Emas Meroket di Pegadaian saat Perang Timur Tengah Berkecamuk
-
Prediksi IHSG Hari Ini saat Tekanan Perang Iran dan Utang Luar Negeri
-
Perusahaan Maritim dan Kapal Tanker Dunia Umumkan Stop Operasi di Selat Hormuz
-
Harga Minyak Brent Melonjak 10 Persen, Menuju USD100 Akibat Perang Iran