Suara.com - Pengamat Ekonom Indef Enny Sri Hartati menilai Peraturan Presiden yang baru-baru ini ditekan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok dinilai tidak efektif untuk menstabilkan harga di pasar dan poin-poin yang diatur dalam Perpres tersebut belum jelas.
Pasalnya, hingga saat ini pun pemerintah masih bingung dalam menetapkan harga acuan kebutuhan bahan pokok. Acuan mengenai penetapan harga menjelang lebaran dan setelah lebaran dinilai Enny tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan Perpres tersebut.
"Pemerintah masih bingung dalam menetapkan harga acuan. Untuk menetapkan harga acuan, bukan berdasarkan informasi harga-harga di pasar kemudian dijadikan penetapan harga acuan. Tidak sesederhana itu karena, di antara penyebab fluktuasi harga musim lebaran natal atau musiman adanya satu penguasaan stok tidak profesional di pasar ada sekelompok orang," kata Enny saat ditemui Suara.com di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Menurutnya, untuk menetapkan harga acuan guna menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok harus menggunakan stok yang tersedia baik di gudang milik pemerintah dalam hal ini Perum Bulog atau pihak swasta.
"Yang perlu dilihat itu stoknya bukan berdasarkan informasi harga. Stoknya dilihat, kalau stok banyak baru bisa menentukan harga," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Enny, jika pemerintah ingin menjaga stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok, maka pemerintah harus meningkatkanbuffer stock dengan operasional bulog.
"Tingkatkan buffer stock di Bulog itu lebih efektif. Caranya bisa kerjasama dengan pemda di level provinsi dan atau langsung ke Pemda, dengan demikian stabilisasi harga dapat terwujud," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
Terkini
-
Heboh 'Whip Pink' Makan Korban, Mendag Budi Turun Tangan
-
Rupiah Kian Loyo di Rp16.876, Imbas Sentimen Domestik dan Downgrade Moodys
-
Purbaya Bocorkan Tugas Juda Agung, Wamenkeu Baru Pengganti Ponakan Prabowo
-
Pemerintah Catat Belanja Nasional Capai Rp 393,78 T Sepanjang 2025
-
Purbaya Klaim Indonesia Masih Mampu Bayar Utang Meski Rating Moody's Negatif
-
Pemerintah Rem Produksi Batu Bara, DMO Dipastikan Naik Kisaran 30%
-
LPEM UI 'Senggol' Kualitas Ekonomi RI 2025: Tumbuh Kencang tapi Rapuh!
-
Program Magang Khusus AI dan B2B Solutions dari Telkom untuk Mahasiswa
-
Purbaya Mau Ambil PNM, Bos Danantara: Hanya Omon-omon
-
Bos Danantara Anggap Turunnya Peringkat Moody's Bukan Ancaman, Tapi Pengingat