Suara.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Irma Suryani Chaniago meminta direksi BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem pelayanan pasien sampai menjadi lebih baik.
"Tapi fakta di lapangan, masih banyak pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus antri lama, sampai menumpuk untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit," ujar Irma saat bertemu dengan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia di gedung Nusantara I, Rabu (1/7/2015).
Ia mengatakan sebenarnya hal itu sudah pernah disampaikannya ke Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu.
"Saya sudah sampaikan ke Dirut BPJS Kesehatan dan Menkes, seharusnya layanan pengobatan diprioritaskan pasien berpenyakit berat, daripada pasien berpenyakit ringan. Saya berharap ada perbaikan sistem pelayanan bisa dilakukan bertahap," katanya.
Ketua KPCDI Tony Samosir juga menyampaikan keluhan BPJS Kesehatan yang menurutnya tidak menjamin pembiayaan hemodialisa.
“Kami menilai biaya yang dicover BPJS untuk pasien cuci darah terutama yang di rumah sakit swasta masihlah memberatkan pasien,” ujar Toni.
Oleh karena itu, KCPDI mengingatkan agar BPJS Kesehatan dapat memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang BPJS.
“Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Toni.
Tag
Berita Terkait
-
Pasien JKN Rasakan Manfaat Radioterapi Canggih, Pelayanan Cepat dan Akses Semakin Mudah
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion
-
Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit
-
BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun Per Bulan, Terancam Gagal Bayar
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026