25 Tahun Lahan Petani Tambah 2,96 Persen, Pemerintah Pro Siapa?

Suara.com - Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas mengatakan dalam kurun waktu 25 tahun, lahan pertanian cuma tambah sekitar 2,96 persen. Sedangkan lahan perkebunan tambah sampai sekitar 144 persen.

“Dari sini kan kelihatan, pemerintah lebih pro dengan siapa. Selama 25 tahun lahan pertanian yang cuma pangan saja ya hanya tumbuh 2,96 persen. Bagaimana kita mau membangun sikap optimisme di sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Lahannya saja nggak ada,” kata Andreas dalam diskusi bertema Managing Economics Slowdown di Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Dari tahun ke tahun, lanjut Andreas, kepemilikan lahan oleh petani terus menurun, sebaliknya sengketa lahan terus meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian INDEF, sebanyak 69,8 persen rumah tangga pedesaan di Pulau Jawa pada 1993 merupakan petani gurem yang lahannya di bawah 0,5 hektar. Namun jumlah tersebut meningkat hingga 74,9 persen pada 2003.

Sedangkan di luar Jawa, pada 2003 terjadi peningkatan rumah tangga pedesaan petani gurem sebesar 33,9 persen. Sebelumnya, 1993, hanya sebesar 30,6 persen.

Jumlah petani gurem yang bertambah 2,6 persen per tahun dari 10,8 juta di 1993 menjadi 13,7 juta di 2003 menunjukkan bahwa sekitar 68,5 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya dari lahan dengan luas kurang dari 0,5 hektar.

“Ini menandakan bahwa hampir setara dengan 35 juta hektar lahan pertanian tidak lagi digunakan secara produktif,” katanya. “Dengan lahan itu, petani tidak dapat memberikan suatu skala yang menguntungkan sebagai suatu unit usaha tani kecuali jenis hortikultura yang bernilai tinggi.”

Bahkan, ketimpangan lahan hampir mencapai dua kali dibandingkan dengan ketimpangan konsumsi dan telah meningkat lebih cepat selama 40 tahun terakhir, terutama di Pulau Jawa.

Oleh sebab itu, pemerintah diimbau jika ingin mencapai swasembada pangan harus membuat kebijakan yang mensejahterakan kehidupan petani. Salah satunya dengan memberikan lahan pertanian yang jelas.

“Swasembada pangan itu dapat tercapai kalau petaninya sejahtera, kalau enggak bagaimana mau swasembada. Selain itu, Nilai Tukar Petani harus dikaji kembali. Jangan terlalu rendah hal tersebut membuat petani lebih memilih menjual gabah kalau rendah bagaimana petani bisa menanam padi lagi, wong modalnya enggak ada,” katanya.