Anggaran BPJS Alami Defisit, Ini Saran untuk Pemerintah

Suara.com - Pemerintah diminta untuk mengantisipasi adanya defisit anggaran BPJS Kesehatan yang makin membengkak. Guru Besar FKM UI Hasbullah Thabrany menilai, masalah defisit tersebut disebabkan adanya peningkatan masyarakat yang jatuh sakit.

"Kalau (dana) BPJS defisit, masalahnya yang diperkirakan akan berobat lebih banyak dari perhitungan semula. Misalnya ada 100 orang yang berobat, ternyata yang berobat 150. Jadi beban biayanya lebih banyak," kata Hasbullah saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk menyediakan dana cadangan BPJS lantaran rentang waktu masyarakat yang sakit tidak bisa diprediksi.

"Itu saja yang mesti dihitung pemerintah. Berapa sebenarnya yang berobat. Yang sakitkan memang tidak ada jadwalnya. Oleh karena itu yang terbaik adalah menyediakan dana kalau diperhitungkan 150 orang  yang berobat, sediakan dana cadangan untuk 180-200 orang. Sehingga begitu ada yang sakit lebih tinggi masih ada cadangan," katanya.

Adapun mengenai anggaran BPJS, Ia menyarankan agar pemerintah menaikkan anggaran BPJS sebesar 10 persen.

"Tahap awal itu harus lebih tinggi minumum 10 persen dari perkiraan klaim. Kalo misalkan nanti klaimnya Rp7 triliun, minimum Rp7 triliun cadangan. Ke depan semua surplus dari dana JKN harus diakumulasi dengan dana cadangan. Begitulah praktek jaminan sosial di berbagai negara," katanya.

Selain itu, pemerintah juga dianggap kurang mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai BPJS.

"Sosialisasi BPJS ini masih kurang, yang saya selalu kritik bahwa dalam hal sosialisasi saya belum kasih nilai lulus. Dari segi jumlah sosialisasinya yang kurang, intensitas komunikasinyta masih kurang, karena banyak dikerjakan sendiri atau lewat media," katanya.

 Dia pun berharap, agar pemerintah bisa menggangdeng seluruh pihak terkait untuk bisa menyebarkan informasi BPJS kepada masyarakat yang kurang mengetahui pelaksanaan BPJS.

"Harus banyak sosialisasi ke pemangku kepentingan, khususnya lewat provider, akademisi dan juga organisasi-organisasi. Harus disediakan juga informasi yang bisa diakses seperti zaman dulu itu KB. Karena berbagai organisasi diminta untuk disosialisasikan," katanya.