Suara.com - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan saat ini sedang disiapkan kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor barang-barang mewah untuk mengurangi beban pembiayaan dan menjaga daya beli masyarakat.
"Salah satu langkah perbaiki ekonomi yang lesu adalah menjaga daya beli masyarakat agar jangan turun. Selain itu, kita harus mengurangi pembiayaan impor. Makanya kita nanti akan batasi impor barang mewah," kata Wapres saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2015) waktu setempat.
Wapres M Jusuf Kalla dan rombongan berada di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Lebih lanjut ia menjelaskan, perlambatan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh struktur ekonomi yang pendapatannya masih banyak bergantung ekspor. Sehingga, ketika ekonomi dunia lesu maka akan berimbas ke dalam negeri.
Wapres menjelaskan ekonomi dunia saat ini bermasalah, karena adanya negara-negara yang mengalami pembiayaan berlebihan. Amerika Serikat banyak membiayai perang ke beberapa negara seperti di Irak. Sementara negara-negara di Eropa berlebihan dalam biaya sosialnya, sehingga menimbulkan defisit.
Di sisi lain, Tiongkok berlebihan dalam investasi karena ingin mengejar pertumbuhan "double digit". (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Presiden RI dan PM Singapura Tegaskan Kesepakatan Perihal Selat Malaka
-
Mulai Juli 2026, Pemutihan Data SLIK Wajib Selesai dalam 3 Hari Kerja
-
Sudah Dapat 4 Juta Ha Lahan, Agrinas Akan Buka 400.000 Ha Kebun Sawit Baru
-
Penyeragaman Kemasan Rokok Akan Picu Masalah-masalah Baru
-
Agrinas Palma Buka 20.000 Lowongan Pekerjaan di Perkebunan Sawit Hasil Sitaan Satgas PKH
-
Riwayat Pinjol Kecil 'Dihapus' dari SLIK OJK, Ajukan KPR Kini Bisa Lebih Mudah
-
Ekonomi Kreatif Disiapkan Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Jakarta, OJK Perkuat Akses Pembiayaan
-
Utang di Bawah Rp1 Juta Tidak Masuk SLIK OJK, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Lagi-lagi SLIK Biang Masalah, Bikin Susah MBR Punya Rumah Murah
-
Terungkap! Masifnya Aliran Dana Investasi Kripto RI Rata-rata Hasil Penipuan