Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim tiga jilid paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menghentikan aksi perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah kondisi perekonomian yang melambat.
Pasalnya, kata Hanif, kebijakan tersebut difokuskan untuk merangsang sektor investasi yang dapat memberikan kepastian bagi para dunia usaha.
"Begini lho, pada dasarnya paket-paket kebijakan ekonomi ini kan untuk membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu dunia usaha bisa berkembang. Jadi semakin banyak investasi berarti lapangan kerja kan menjadi lebih luas," kata Hanif saat ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (11/10/2015).
Pemerintah kata Hanif, juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah PHK. Salah satunya adalah merumuskan formula untuk menentukan upah minimum regional.
"Jadi nanti sistem pengupahan itu akan menggunakan formula. Nah tapi belum bisa diomongin sekarang. Pokoknya nanti pengupahan itu akan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Kenaikannya akan dilakukan setiap tahun. Jadi nggak ada lagi yang bicara soal upah minimum, adanya upah layak," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina
-
ESDM Mulai Pasok 16.000 LPG 3 Kg ke Banda Aceh
-
Profil PT Mayawana Persada, Deforestasi Hutan dan Pemiliknya yang Misterius