Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim tiga jilid paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menghentikan aksi perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah kondisi perekonomian yang melambat.
Pasalnya, kata Hanif, kebijakan tersebut difokuskan untuk merangsang sektor investasi yang dapat memberikan kepastian bagi para dunia usaha.
"Begini lho, pada dasarnya paket-paket kebijakan ekonomi ini kan untuk membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu dunia usaha bisa berkembang. Jadi semakin banyak investasi berarti lapangan kerja kan menjadi lebih luas," kata Hanif saat ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (11/10/2015).
Pemerintah kata Hanif, juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah PHK. Salah satunya adalah merumuskan formula untuk menentukan upah minimum regional.
"Jadi nanti sistem pengupahan itu akan menggunakan formula. Nah tapi belum bisa diomongin sekarang. Pokoknya nanti pengupahan itu akan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Kenaikannya akan dilakukan setiap tahun. Jadi nggak ada lagi yang bicara soal upah minimum, adanya upah layak," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Ini Strategi CFX untuk Tekan Biaya dan Tarik Transaksi Offshore
-
LPS Mulai Reorganisasi dan Persiapan Penjaminan Polis
-
Masuk Tahun ke-4, NeutraDC Kokohkan Fondasi Digital Ecosystem Hub
-
Premi Asuransi Migas Menyusut Rp100 Miliar pada 2025
-
Harga Emas Merangkak Naik, BSI Pastikan Stok Emas Aman
-
Megawati Soekarnoputri Muncul di Daftar Pemegang Saham Sentul City (BKSL), Kempit 1,97 Miliar Lembar
-
THR 2026 Kena Pajak, Kok Bisa?
-
Gempur Pasar Modal, Transaksi Aplikasi Investasi Ini Tembus Rp107 T Bulan Lalu
-
Mudik Gratis Naik Kereta! Kemenhub Buka 28 Ribu Tiket Motis Lebaran 2026
-
Isu Deforestasi, Pemerintah Yakinkan Buyer Jepang Soal Wood Pellet Gorontalo