Suara.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menyatakan siap membantu mendorong percepatan penyediaan infrastruktur yang tengah digalakkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly di Jakarta, Kamis (3/12/2015), mengatakan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan layanan masyarakat.
"Berdasarkan Perpres 38/2015, terdapat 19 sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastuktur di Indonesia," ujar Sinthya.
Sejak berdiri pada 2009, PII telah berproses memberikan persetujuan untuk penjaminan Proyek Central Java Power Plant, SPAM Bandar Lampung, SPAM Umbulan, PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan Sumsel 10, Proyek Jalan Tol serta Jaringan Pita Lebar Palapa Ring.
Salah satu terobosan pemerintah lainnya selain skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema "availability payment".
Dalam skema tersebut, badan usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur, kemudian investasi tersebut akan dikembalikan secara berkala oleh kementerian, lembaga negara, atau pemerintah daerah yang bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK).
Sinthya menambahkan, Kementerian Keuangan saat ini sedng merampungkan perluasan mandat PII antara lain meliputi penjaminan dengan skema "direct landing" dan penjaminan atas penugasan Hutama Karya.
"Pada tahun ini pula, PII melalui IIGF Institute mendorong pembentukan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) sebagai wadah universitas/instansi di Indonesia untuk menggalang komunikasi antar pengajar dan peneliti yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang infrastruktur," ujar Sinthya.
Ia menambahkan, PII juga membidani pembentukan Asosiasi Profesional Infrastruktur Indonesia atau Masyarakat Infrastruktur Indonesia untuk meningkatkan kualitas profesional domestik di bidang infrastruktur. (Antara)
Berita Terkait
-
Mahfud MD Desak Penegakan Hukum Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Telkomsigma Kenalkan Digitalisasi Mikro Banking berbasis AI untuk BPR/BPRS/Koperasi
-
Fokus Pertumbuhan Revenue Bisnis Infrastruktur, Telkom Perkuat TIF
-
SIG Pimpin BUMN Klaster Infrastruktur Perkuat Riset Konstruksi Rendah Karbon
-
AHY Dorong Optimalisasi Anggaran Infrastruktur Tanpa Abaikan Kualitas
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
Terkini
-
KJP Plus Tahap II 2025 Cair untuk 707 Ribu Siswa DKI, Cek Nominalnya
-
23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran, Bakal Dapat Pemutihan Semua?
-
4 Fakta Jusuf Kalla Geram, Tuding Rekayasa Mafia Tanah GMTD Lippo Group
-
Saham PJHB ARA Hari Pertama, Dana IPO Mau Dipakai Apa Saja?
-
PGN Mulai Bangun Proyek Injeksi Biomethane di Pagardewa
-
Qlola by BRI Bawa Revolusi Baru Pengelolaan Keuangan Digital, Raih Anugerah Inovasi Indonesia 2025
-
ReforMiner Institute: Gas Bumi, Kunci Ketahanan Energi dan Penghematan Subsidi!
-
Isi Pertemuan Prabowo, Dasco, dan Menkeu Purbaya Rabu Tadi Malam
-
Survei BI: Harga Properti Stagnan, Penjualan Rumah Kelas Menengah Turun
-
Bank Mandiri Wujudkan Komitmen Sosial Bagi 60.000 Warga Indonesia: 27 Tahun Sinergi Majukan Negeri