- Kemnaker merilis data pada 22 Januari 2026, mencatat total 88.519 kasus PHK terjadi sepanjang tahun 2025.
- Jawa Barat mencatat angka PHK tertinggi sepanjang 2025 dengan total 18.815 pekerja terdampak di wilayahnya.
- Tiga provinsi Pulau Jawa, yaitu Jabar, Jateng, dan Banten, mendominasi penyumbang terbesar angka PHK secara nasional.
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di setiap provinsi sepanjang 2025 pada Kamis (22/1/2026).
Total ada 88.519 orang yang tercatat terkena PHK selama periode tersebut.
Dari data itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, yakni mencapai 18.815 orang. Angka tersebut menempatkan Jabar di posisi teratas dibanding wilayah lainnya.
Setelah Jawa Barat, provinsi dengan angka PHK terbanyak berikutnya adalah Jawa Tengah. Kemnaker mencatat jumlah PHK di Jawa Tengah mencapai 14.700 orang sepanjang 2025.
Sementara itu, Banten berada di urutan ketiga dengan total 10.376 orang yang terdampak PHK. Tiga provinsi di Pulau Jawa itu menjadi penyumbang terbesar angka PHK secara nasional.
Kemnaker juga mencatat DKI Jakarta masuk dalam daftar lima besar dengan total 6.311 orang terkena PHK. Disusul Jawa Timur yang mencapai 5.949 orang.
Di luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, yakni 4.297 orang. Kemudian, Kalimantan Timur tercatat sebanyak 3.917 orang.
Kepulauan Riau juga masuk dalam daftar provinsi dengan angka PHK cukup tinggi. Total ada 3.265 orang yang di-PHK di wilayah tersebut selama 2025.
Untuk wilayah Kalimantan lainnya, Kalimantan Barat tercatat sebanyak 2.577 orang terdampak PHK. Lalu Riau mencapai 2.546 orang.
Baca Juga: Indonesia Hadapi Kesenjangan Adopsi AI: 93% Profesional Terpapar, Namun Organisasi Belum Siap
Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat angka PHK sebesar 2.140 orang. Disusul Sumatera Utara yang mencapai 1.969 orang.
Selain itu, Kemnaker juga mencatat sejumlah provinsi lain dengan angka PHK di bawah 2.000 orang, mulai dari Sulawesi Tengah 1.650 orang, DI Yogyakarta 1.576 orang, hingga Sumatera Selatan 1.537 orang.
Berikut data lengkap PHK 2025 versi Kemnaker:
- Jawa Barat: 18.815
- Jawa Tengah: 14.700
- Banten: 10.376
- DKI Jakarta: 6.311
- Jawa Timur: 5.949
- Sulawesi Selatan: 4.297
- Kalimantan Timur: 3.917
- Kepulauan Riau: 3.265
- Kalimantan Barat: 2.577
- Riau: 2.546
- Kalimantan Selatan: 2.140
- Sumatera Utara: 1.969
- Sulawesi Tengah: 1.650
- Daerah Istimewa Yogyakarta: 1.576
- Sumatera Selatan: 1.537
- Sulawesi Tenggara: 1.409
- Lampung: 800
- Sumatera Barat: 627
- Bali: 611
- Bengkulu: 535
- Kalimantan Tengah: 479
- Aceh: 429
- Sulawesi Utara: 345
- Jambi: 303
- Kepulauan Bangka Belitung: 271
- Papua Barat: 214
- Nusa Tenggara Timur: 177
- Nusa Tenggara Barat: 171
- Sulawesi Barat: 95
- Papua: 88
- Gorontalo: 87
- Maluku: 85
- Kalimantan Utara: 76
- Maluku Utara: 73
- Tidak Teridentifikasi: 19
Tag
Berita Terkait
-
Starbucks Masih Akan Tutup Tokonya di Tahun 2026, PHK Karyawan Mengintai
-
OJK Lirik Pekerja Informal untuk Masuk Dana Pensiun
-
Pabrik Ban Michelin Cikarang PHK 280 Pekerja Secara Sepihak
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
Buruh IHT Lega, Gempuran PHK Diprediksi Bisa Diredam Lewat Kebijakan Menkeu Purbaya
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Program DIB Harita Group Ubah Nasib Istri Nelayan, Kini Bisa Hasilkan Cuan Sendiri
-
Komisaris Pertamina Cek Distribusi BBM dan LPG di Sorong, Pastikan Pasokan Terjaga
-
BI Longgarkan Transaksi NDF Offshore untuk Perkuat Rupiah
-
Harga Kondom Naik Gara-gara Perang AS-Iran, Kok Bisa?
-
Mantan Gubernur BI: Rupiah Melemah Karena Pemerintah Tahan Subsidi BBM
-
Investor RI Masih Tertinggal? Dunia Sudah Pakai AI untuk Trading Saham
-
Harga BBM Nonsubsidi Kerek Inflasi? Begini Jawaban BI
-
Sudah 3 Tahun Tak Naik! Jadi Alasan Pemerintah Kerek HET Minyakita
-
India Mau Borong Pupuk RI, Mentan Amran: Dubesnya Telepon Langsung!
-
Purbaya Tak Tahu Isu PPN Jalan Tol: Janji Saya Sama, Tak Akan Terapkan Pajak Baru