Suara.com - Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim COP21 UNFCCC di Paris, Prancis, ikut mempromosikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai salah satu instrumen perbaikan tata kelola kelola hutan yang berdampak pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK Putera Parthama di Jakarta, Minggu, menyatakan dalam salah satu sesi diskusi panel bertemakan "Sistem Legalitas Kayu untuk Perbaikan Lingkungan Hidup" terungkap dukungan yang kuat terhadap SVLK dari berbagai pihak di Indonesia maupun Internasional.
Diskusi yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bekerja sama dengan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) III pada Jumat (11/12/2015) itu diharapkan bisa memperkuat pemahaman publik Indonesia dan dunia tentang pentingnya SVLK.
Putera Parthama yang juga menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menyatakan tingginya kontribusi SVLK terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengurangan pembalakan liar.
"Emisi gas rumah kaca Indonesia sebagian besar berasal dari deforestasi. Peran SVLK dalam memperkuat tata kelola hutan dapat berkontribusi dalam pengurangan deforestasi yang akhirnya menyumbang pada pengurangan emisi gas rumah kaca," katanya.
Sementara itu pembicara lainnya Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Zainuri Hasyim menyatakan, pentingnya peran pemantau independen dalam memperkuat akuntabilitas SVLK.
Menurut dia, salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemantauan adalah akses terhadap informasi, perlindungan keamanan bagi Pemantau dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah.
Sedangkan, Direktur Esksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia Liana Bratasida dan pemilik usaha mebel CV Sun Alliance, Maria Murliantini, mewakili industri berbasis kayu, mengakui banyak keuntungan yang diterima dengan diimplementasikannya SVLK, termasuk perluasan pasar dan kenaikan ekspor.
Policy Officer at DG Environment, European Commission, Luca Perez menyatakan pujiannya terhadap kemajuan besar yang telah dicapai Indonesia dalam mengembangkan dan menyempurnakan SVLK dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat sipil.
Dia memastikan pada awal tahun 2016 Indonesia akan memperoleh lisensi FLEGT dari UE.
Lisensi ini akan memberi dominasi pasar bagi produk kayu Indonesia di Eropa karena Indonesia adalah negara penandatangan perjanjian kemitraan FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) pertama yang memperoleh lisensi tersebut.
"Bagi pihak swasta Indonesia yang terus mempertanyakan mengenai lisensi FLEGT, maka jawaban saya adalah kita sudah hampir tiba pada titik final," tegas Perez.
Pada kesempatan yang sama Putera menyampaikan kenang-kenangan berupa Radio Magno, yang terbuat dari kayu dan telah memperoleh sertifikat SVLK kepada Luca Perez.
Kenang-kenangan berupa meja jati bersertifikat SVLK juga disampaikan Dirjen PHPL kepada Dubes Indonesia untuk Prancis, Hotmagaraja Panjaitan. (Antara)
Berita Terkait
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
El Nino dan Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko DBD, Mengapa Kita Harus Lebih Waspada?
-
Eco Parenting, Cara Sederhana Menumbuhkan Kepedulian Lingkungan pada Anak
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Mengapa Pengetahuan Masyarakat Adat Penting untuk Mengatasi Krisis Iklim?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun