Suara.com - Pemerintah mengembangkan kluster ekonomi maritim di wilayah barat, tengah, dan timur untuk memastikan ketersediaan energi untuk mendukung pengembangan bidang kemaritiman.
"Kami juga mendorong terbangunnya tujuh kluster ekonomi maritim, dua di antaranya akan kami resmikan hari ini. Di mana tanggung jawab kami di sektor energi adalah meyakinkan ketika ekonomi maritim dibangun energinya tersedia," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam perayaan puncak Hari Nusantara ke-15 di Banda Aceh, Minggu (13/12/2015).
Ia mengatakan ketiga kluster tersebut dikembang di tujuh lokasi. Di antaranya Aceh Jaya, Kuala Tanjung Barat, Pulau Enggano, Minahasa Utara, Lombok Tengah, Kupang dan Morotai. Kluster ekonomi tersebut akan didukung infrastruktur energi bersih, seperti tenaga surya, tenaga bayu, energi laut dab bahan bakar nabati.
"Ini sangat sejalan dengan tema pembangunan enegi terbarukan karena nature-nya negara kepulauan harus lebih banyak mengandalkan energi terbarukan yang datang dari wilayah setempat, tidak harus tergantung energi nasional," ujar Sudirman.
Pengelolaan potensi energi terbarukan di setiap wilayah kluster tersebut mendukung pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Model pengembangan itu diharapkan juga dapat membantu pmbangunan pulau-pulau kecil, pulau-pulau terdepan lain dan wilayah pesisir. Selain itu, model ini juga akan mensinergikan para investor bidang energi dan industri maritim, pemerintah pusat dan daerah serta akademisi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Mineral Badan Litbang ESDM Sutijastoto mengatakan selain tujuh lokasi tersebut, pemerintah akan mengajukan Lembata.
"Lembata diusulkan karena akan menjadi tempat puncak Hari Nusantara 2016. Dalam kluster ekonomi maritim misalnya Kementerian KKP menyiapkan cold storage, industri perikanan, Kementerian PU infraatrukturnya, kita energinya," kata dia.
Untuk progres, ia mengatakan sudah terdapat sejumlah investasi dan kini sedang menunggu proses perizinan. Sementara untuk izin yang sudah masuk dan siap adalah Morotai dan Lombok Tengah.
"Kalau Morotai yang dikembangkan industri perikanan dan wisata bahari. Lombok tengah, wisata bahari. Di sana sudah ditetapkan juga KEK," kata dia.
Program tersebut, kata dia, juga bermaksud menyediakan pasar untuk nelayan dengan dukungan infrastruktur. Sedangkan untuk energi, ia mengatakan yang akan dibangun adalah hybrid atau perpaduan beberapa sumber energi terbarukan yang menjadi potensi kawasan tersebut. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
SMGR Raih Skor 94,79 dari Keterbukaan Informasi
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian NRB Lewat Sinergi Pusat dan Daerah
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Menaker Yassierli Klaim PP Pengupahan Baru Hasil Kompromi Terbaik: Belum Ada Penolakan Langsung