Aksi Nasionalisasi Freeport
Masyarakat Papua mendesak Pemerintah untuk menghentikan operasi PT Freeport Indonesia. Sebab sejak perusahaan tambang asal Amerika Serikat mengeksploitasi kekayaan alam tanah cenderawasih itu tidak pernah menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat setempat. Justru yang mengambil keuntungan adalah para elit-elit politik, hal itu telah terungkap dalam kasus ketua DPR RI Setya Novanto yang meminta pembagian saham PT Freeport.
"Kami menuntut operasi PT Freeport di Papua ditutup. Karena mereka merampok kekayaan alam Papuan, namun rakyat Papua tetap miskin dan menderita," kata tokoh masyarakat Papua sekaligus Pemantau Penyelenggara Negara (LP3 RI), Ruben Maray dalam konfrensi pers di Kafe Bakoel Coffe, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Dia mengatakan, selama ini Pemerintah Pusat telah melakukan pemborongan terhadap masyarakat Papua. Sebab sejak era Pemerintahan Presiden Soeharto dijanjikan hasil pajak eksploitasi PT Freeport akan diperuntukkan untuk masyarakat Papua, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
"Sejak dulu Pemerintah bilang kami masyarakat Papua akan dibagi beberapa persen saham Freeport, namun itu tidak pernah ada. Para elit di pusat tidak pernah memberikan perhatian," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menutup PT Freeport beroperasi di Papua.
"Pertanyaannya kami masyarakat Papua masih dianggap sebagai warga negara NKRI apa tidak. Kalau masih dianggap, maka kami tuntut Presiden Jokowi untuk menutup PT Freeport beroperasi di tanah kelahiran kami," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Titus Natkime, pemilik hak tanah ulayat yang ditempati PT Freeport. Dia menuntut negara mengambil alih perusahaan tambang tersebut.
"Kami sebagai orang Papua yang punya hak ulayat sampai sekarang hidup miskin ditengah kekayaan alam di sana," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya