Aksi Nasionalisasi Freeport
Masyarakat Papua mendesak Pemerintah untuk menghentikan operasi PT Freeport Indonesia. Sebab sejak perusahaan tambang asal Amerika Serikat mengeksploitasi kekayaan alam tanah cenderawasih itu tidak pernah menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat setempat. Justru yang mengambil keuntungan adalah para elit-elit politik, hal itu telah terungkap dalam kasus ketua DPR RI Setya Novanto yang meminta pembagian saham PT Freeport.
"Kami menuntut operasi PT Freeport di Papua ditutup. Karena mereka merampok kekayaan alam Papuan, namun rakyat Papua tetap miskin dan menderita," kata tokoh masyarakat Papua sekaligus Pemantau Penyelenggara Negara (LP3 RI), Ruben Maray dalam konfrensi pers di Kafe Bakoel Coffe, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Dia mengatakan, selama ini Pemerintah Pusat telah melakukan pemborongan terhadap masyarakat Papua. Sebab sejak era Pemerintahan Presiden Soeharto dijanjikan hasil pajak eksploitasi PT Freeport akan diperuntukkan untuk masyarakat Papua, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
"Sejak dulu Pemerintah bilang kami masyarakat Papua akan dibagi beberapa persen saham Freeport, namun itu tidak pernah ada. Para elit di pusat tidak pernah memberikan perhatian," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menutup PT Freeport beroperasi di Papua.
"Pertanyaannya kami masyarakat Papua masih dianggap sebagai warga negara NKRI apa tidak. Kalau masih dianggap, maka kami tuntut Presiden Jokowi untuk menutup PT Freeport beroperasi di tanah kelahiran kami," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Titus Natkime, pemilik hak tanah ulayat yang ditempati PT Freeport. Dia menuntut negara mengambil alih perusahaan tambang tersebut.
"Kami sebagai orang Papua yang punya hak ulayat sampai sekarang hidup miskin ditengah kekayaan alam di sana," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Roy Suryo Endus Manuver 'Balik Kanan' Eggi Sudjana soal Ijazah Jokowi, Ada Apa?
-
Hadiah Raja Saudi ke Jokowi Jadi Bancakan, Kisah Skandal Kuota Haji Bermula
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
-
Berkas Roy Suryo Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan, Kapan Tersangka Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Disidang?
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
PEP dan PHE Catatkan Produksi Minyak Naik 6,6% Sepanjang 2025
-
Gelontorkan Rp 335 Triliun, Pemerintah Jamin Program MBG Tak Terkendala Anggaran
-
RI Gandeng China Kembangkan Energi Terbarukan dan Pembangkit Listrik dari Gas
-
Bahlil: Ada Oknum Tekan Lewat Medsos Agar Pemerintah Beri Kuota Impor ke SPBU Swasta
-
Fokus dari Hulu, Kementerian PU Bangun Puluhan Sabo Dam di Aceh
-
Stok BBM Wilayah Timur RI Terjamin Usai RDMP Balikpapan Terintegrasi TBBM Tanjung Batu
-
Produksi Minyak RDMP Balikpapan Tetap Jalan Setelah Dapat Pasokan Gas dari Pipa Senipah
-
Saham-saham Komoditas Jadi Penyelamat, IHSG Kembali ke Level 8.948
-
Pemerintah Siapkan Insentif Lebaran 2026, Ada Diskon Tiket Pesawat
-
Airlangga Klaim Indonesia Resmi Swasembada Solar, Tak Perlu Impor Lagi