Aksi Nasionalisasi Freeport
Masyarakat Papua mendesak Pemerintah untuk menghentikan operasi PT Freeport Indonesia. Sebab sejak perusahaan tambang asal Amerika Serikat mengeksploitasi kekayaan alam tanah cenderawasih itu tidak pernah menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat setempat. Justru yang mengambil keuntungan adalah para elit-elit politik, hal itu telah terungkap dalam kasus ketua DPR RI Setya Novanto yang meminta pembagian saham PT Freeport.
"Kami menuntut operasi PT Freeport di Papua ditutup. Karena mereka merampok kekayaan alam Papuan, namun rakyat Papua tetap miskin dan menderita," kata tokoh masyarakat Papua sekaligus Pemantau Penyelenggara Negara (LP3 RI), Ruben Maray dalam konfrensi pers di Kafe Bakoel Coffe, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Dia mengatakan, selama ini Pemerintah Pusat telah melakukan pemborongan terhadap masyarakat Papua. Sebab sejak era Pemerintahan Presiden Soeharto dijanjikan hasil pajak eksploitasi PT Freeport akan diperuntukkan untuk masyarakat Papua, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
"Sejak dulu Pemerintah bilang kami masyarakat Papua akan dibagi beberapa persen saham Freeport, namun itu tidak pernah ada. Para elit di pusat tidak pernah memberikan perhatian," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menutup PT Freeport beroperasi di Papua.
"Pertanyaannya kami masyarakat Papua masih dianggap sebagai warga negara NKRI apa tidak. Kalau masih dianggap, maka kami tuntut Presiden Jokowi untuk menutup PT Freeport beroperasi di tanah kelahiran kami," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Titus Natkime, pemilik hak tanah ulayat yang ditempati PT Freeport. Dia menuntut negara mengambil alih perusahaan tambang tersebut.
"Kami sebagai orang Papua yang punya hak ulayat sampai sekarang hidup miskin ditengah kekayaan alam di sana," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Berkas Lengkap! Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Analis: Presiden Prabowo Kini Terhimpit di Antara PDIP dan Jokowi
-
Jokowi Ungkap Alasan Tak Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
-
Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Prabowo-Mega Gandengan Tangan, Hasto Singgung 'Beban' Warisan Kebijakan Jokowi
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
Terkini
-
Donald Trump Tuding RI Lakukan Kerja Paksa, Ancam Bea Masuk Tambahan 10 Persen
-
Langsung Disampaikan Wakil Presiden Moody's: Danantara Dapat Outlook Negatif!
-
Rupiah Nyaris Jebol Rp18.000 per Dolar AS, BI Mulai Kewalahan: Kami Tidak Bisa Sendirian!
-
Perayaan 3 Tahun, Bursa Kripto CFX Kembali Menggelar CFX Crypto Conference di Jakarta
-
Di tengah Ambruknya IHSG, Saham-saham Ini Layak Dilirik Karena Diburu Asing
-
BPS Ramal Produksi Padi dan Beras Nasional Turun 3 Bulan ke Depan
-
Transaksi Komoditas Berbasis Sawit Meledak 267%, Nilainya Tembus Rp3,83 Triliun dalam Sepekan
-
IHSG Bisa ke Level 5.700 Jika Terus Melemah Hari Ini
-
Eks Kepala BGN Diperiksa Kejagung, Punya Tunjangan Fantastis dan Fasilitas Setingkat Menteri
-
Sederet Penyebab IHSG Ambruk Hingga 5 Persen