Aksi Nasionalisasi Freeport
Masyarakat Papua mendesak Pemerintah untuk menghentikan operasi PT Freeport Indonesia. Sebab sejak perusahaan tambang asal Amerika Serikat mengeksploitasi kekayaan alam tanah cenderawasih itu tidak pernah menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat setempat. Justru yang mengambil keuntungan adalah para elit-elit politik, hal itu telah terungkap dalam kasus ketua DPR RI Setya Novanto yang meminta pembagian saham PT Freeport.
"Kami menuntut operasi PT Freeport di Papua ditutup. Karena mereka merampok kekayaan alam Papuan, namun rakyat Papua tetap miskin dan menderita," kata tokoh masyarakat Papua sekaligus Pemantau Penyelenggara Negara (LP3 RI), Ruben Maray dalam konfrensi pers di Kafe Bakoel Coffe, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Dia mengatakan, selama ini Pemerintah Pusat telah melakukan pemborongan terhadap masyarakat Papua. Sebab sejak era Pemerintahan Presiden Soeharto dijanjikan hasil pajak eksploitasi PT Freeport akan diperuntukkan untuk masyarakat Papua, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
"Sejak dulu Pemerintah bilang kami masyarakat Papua akan dibagi beberapa persen saham Freeport, namun itu tidak pernah ada. Para elit di pusat tidak pernah memberikan perhatian," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menutup PT Freeport beroperasi di Papua.
"Pertanyaannya kami masyarakat Papua masih dianggap sebagai warga negara NKRI apa tidak. Kalau masih dianggap, maka kami tuntut Presiden Jokowi untuk menutup PT Freeport beroperasi di tanah kelahiran kami," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Titus Natkime, pemilik hak tanah ulayat yang ditempati PT Freeport. Dia menuntut negara mengambil alih perusahaan tambang tersebut.
"Kami sebagai orang Papua yang punya hak ulayat sampai sekarang hidup miskin ditengah kekayaan alam di sana," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Roy Suryo 'Disikat' Polisi, Dicekal ke Luar Negeri Malah Cuma Senyum: Misi di Australia Beres!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Jabar Incar PDRB Rp4.000 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
BRI Insurance Bidik Potensi Pasar yang Belum Tersentuh Asuransi
-
Cara SIG Lindungi Infrastruktur Vital Perusahaan dari Serangan Hacker
-
Dukung Implementasi SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025, AdMedika Perkuat Peran Dewan Penasihat Medis
-
Fakta-fakta RPP Demutualisasi BEI yang Disiapkan Kemenkeu
-
Rincian Pajak UMKM dan Penghapusan Batas Waktu Tarif 0,5 Persen
-
Tips Efisiensi Bisnis dengan Switchgear Digital, Tekan OPEX Hingga 30 Persen
-
Indef: Pedagang Thrifting Informal, Lebih Bahaya Kalau Industri Tekstil yang Formal Hancur
-
Permata Bank Targetkan Raup Rp 100 Miliar dari GJAW 2025