Aksi Nasionalisasi Freeport
Masyarakat Papua mendesak Pemerintah untuk menghentikan operasi PT Freeport Indonesia. Sebab sejak perusahaan tambang asal Amerika Serikat mengeksploitasi kekayaan alam tanah cenderawasih itu tidak pernah menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat setempat. Justru yang mengambil keuntungan adalah para elit-elit politik, hal itu telah terungkap dalam kasus ketua DPR RI Setya Novanto yang meminta pembagian saham PT Freeport.
"Kami menuntut operasi PT Freeport di Papua ditutup. Karena mereka merampok kekayaan alam Papuan, namun rakyat Papua tetap miskin dan menderita," kata tokoh masyarakat Papua sekaligus Pemantau Penyelenggara Negara (LP3 RI), Ruben Maray dalam konfrensi pers di Kafe Bakoel Coffe, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Dia mengatakan, selama ini Pemerintah Pusat telah melakukan pemborongan terhadap masyarakat Papua. Sebab sejak era Pemerintahan Presiden Soeharto dijanjikan hasil pajak eksploitasi PT Freeport akan diperuntukkan untuk masyarakat Papua, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
"Sejak dulu Pemerintah bilang kami masyarakat Papua akan dibagi beberapa persen saham Freeport, namun itu tidak pernah ada. Para elit di pusat tidak pernah memberikan perhatian," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menutup PT Freeport beroperasi di Papua.
"Pertanyaannya kami masyarakat Papua masih dianggap sebagai warga negara NKRI apa tidak. Kalau masih dianggap, maka kami tuntut Presiden Jokowi untuk menutup PT Freeport beroperasi di tanah kelahiran kami," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Titus Natkime, pemilik hak tanah ulayat yang ditempati PT Freeport. Dia menuntut negara mengambil alih perusahaan tambang tersebut.
"Kami sebagai orang Papua yang punya hak ulayat sampai sekarang hidup miskin ditengah kekayaan alam di sana," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Bak Bumi dan Langit! Pickup Impor Koperasi Merah Putih vs Esemka Kebanggaan Jokowi Mending Mana?
-
Jokowi Lempar Bola Panas, Mungkinkah KPK Kembali Sakti?
-
Eros Djarot: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan, Fondasi Bangsa Bobrok!
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
-
Survei Indekstat: Pengangguran Masih Jadi PR Utama Pemerintah Sejak Era Jokowi
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun
-
Proyek Percontohan Gentengisasi Prabowo Disorot, Kontraktor Jujur: Bukan Genteng, Kita Pakai Spandek
-
Kantongi Sertifikat, Pertamina Bisa Jual Avtur dari Minyak Jelantah Secara Global
-
RI-India Mau Kembangkan Industri Logam
-
Nasib THR Ojol Akan Ditentukan Selasa Pekan Depan
-
MKBD Tembus Rp 1 Triliun, KISI Perkuat Fundamental di Tengah Persaingan Sekuritas
-
Jangan Kehabisan! Penukaran Uang Baru BI Mulai Besok, Wajib Daftar Online Dulu
-
Krisis Batu Bara Ancam PLTU, Pasokan Listrik Aman?
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp1,93 Triliun, PMK Baru Jadi Angin Segar Exchange Lokal
-
Kemenperin Bantah Industri Tahan Produksi Usai Kesepakatan Tarif RI-AS