Suara.com - Moskow memperkuat pembatasan ekonomi terhadap Ukraina dengan melarang impor makanan dari negara tetangga itu mulai tahun depan, ketika rezim perdagangan bebas Kiev dengan Uni Eropa (UE) mulai berlaku.
UE sendiri bereaksi keras terhadap kebijakan Rusia. UE akhirnya memutuskan pada Senin (21/12/2015) untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia selama enam bulan lagi. Langkah UE ini dikecam Kementerian Luar Negeri Rusia sebagai langkah untuk menyabotase pelaksanaan upaya kesepakatan perdamaian Minsk awal tahun ini.
"Langkah-langkah ekonomi balasan akan diterapkan kepada Ukraina pada 1 Januari 2016, karena aksesi terhadap sanksi anti-Rusia diterapkan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat," Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengatakan Senin (21/12/2015) pada pertemuan dengan deputinya.
Medvedev telah menandatangani keputusan pemerintah untuk memberlakukan larangan total pada impor produk pertanian dari Ukraina, yang meliputi bahan baku dan bahan makanan.
Ekspor Ukraina ke Rusia mencapai 10,7 miliar dolar AS pada 2014, menurut data resmi kepabeanan Rusia.
Pada Rabu, Presiden Vladimir Putin menandatangani keputusan menangguhkan kesepakatan perdagangan bebas Rusia dengan Ukraina yang dimulai pada 1 Januari 2016.
Menurut keputusan ini, Ukraina tidak akan lagi menikmati penanganan negara yang paling disukai dalam rangka kesepakatan perdagangan bebas Commonwealth of Independent States (CIS), serta sejumlah kebijakan preferensial di bidang migrasi, bea cukai, pemeriksaan karantina, dan investasi .
Pada 2014, Ukraina dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan untuk menciptakan zona perdagangan bebas antara kedua belah pihak. Keluar dari kekhawatiran dari Moskow, blok yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan perjanjian sampai 1 Januari 2016.
"Kami telah berulang kali mengatakan kepada pihak berwenang Ukraina bahwa pelaksanaan perdagangan dan perjanjian ekonomi dengan Uni Eropa mempengaruhi kepentingan kita dan menciptakan risiko keamanan ekonomi kita. Ada beberapa putaran perundingan, yang tidak menghasilkan hasil," kata Medvedev.
Dia juga memerintahkan pemerintah untuk mempersiapkan proses pengadilan yang ditujukan untuk mengembalikan tiga miliar dolar AS utang Ukraina kepada Rusia, yang jatuh tempo pada Minggu.
Pada Jumat, Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatsenuk mengumumkan Ukraina telah memutuskan untuk memberlakukan moratorium pada pembayaran utang multi-miliar dolar kepada Rusia. (Antara)
Berita Terkait
-
Kredit Tembus Rp8.659 Triliun, OJK Pastikan Kondisi Perbankan Masih Kuat
-
Bank Dunia Peringatkan Hal Mengerikan Bakal Terjadi Imbas Perang AS - Iran Berkepanjangan
-
Presiden Xi Jinping Telepon Pangeran Arab Saudi Desak Selat Hormuz Dibuka
-
Skenario Terburuk IMF, Perang Iran Bikin Pertumbuhan Ekonomi Dunia Anjlok Hingga Level Terendah
-
3 Persoalan Masih Jadi Sengketa Amerika Serikat - Iran di Perundingan
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Purbaya Akan Tambah Perusahaan Pemungut Pajak Toko Online di Ecommerce
-
DPR Siap Cecar Tiktok yang Dituding Tahan Duit UMKM hingga Triliunan Rupiah
-
Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Tak Untungkan Mitra Pengemudi
-
Minyak Dunia Anjok, Mengapa Harga Pertamax Tak Ikut Turun?
-
Kapal Tanker Pertamina Berhasil Lolos dari Selat Hormuz, Sisanya Menunggu Aman
-
Rupiah Menuju Rp18.000 per Dolar AS Lagi, Akan Menguat Jika Investor Asing Kembali ke Indonesia
-
Bukan Pemain, Manchester United Mau Beli Kredit Karbon Indonesia
-
Antrean BBM Surabaya-Gresik Mulai Terurai, BPH Migas dan Pertamina Perkuat Distribusi
-
Stok Batu Bara Normal, Bos PLN Janji Tak Ada Mati Lampu
-
RI Mulai Dagang Karbon Kehutanan, Potensinya Rp5 Triliun