Suara.com - Moskow memperkuat pembatasan ekonomi terhadap Ukraina dengan melarang impor makanan dari negara tetangga itu mulai tahun depan, ketika rezim perdagangan bebas Kiev dengan Uni Eropa (UE) mulai berlaku.
UE sendiri bereaksi keras terhadap kebijakan Rusia. UE akhirnya memutuskan pada Senin (21/12/2015) untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia selama enam bulan lagi. Langkah UE ini dikecam Kementerian Luar Negeri Rusia sebagai langkah untuk menyabotase pelaksanaan upaya kesepakatan perdamaian Minsk awal tahun ini.
"Langkah-langkah ekonomi balasan akan diterapkan kepada Ukraina pada 1 Januari 2016, karena aksesi terhadap sanksi anti-Rusia diterapkan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat," Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengatakan Senin (21/12/2015) pada pertemuan dengan deputinya.
Medvedev telah menandatangani keputusan pemerintah untuk memberlakukan larangan total pada impor produk pertanian dari Ukraina, yang meliputi bahan baku dan bahan makanan.
Ekspor Ukraina ke Rusia mencapai 10,7 miliar dolar AS pada 2014, menurut data resmi kepabeanan Rusia.
Pada Rabu, Presiden Vladimir Putin menandatangani keputusan menangguhkan kesepakatan perdagangan bebas Rusia dengan Ukraina yang dimulai pada 1 Januari 2016.
Menurut keputusan ini, Ukraina tidak akan lagi menikmati penanganan negara yang paling disukai dalam rangka kesepakatan perdagangan bebas Commonwealth of Independent States (CIS), serta sejumlah kebijakan preferensial di bidang migrasi, bea cukai, pemeriksaan karantina, dan investasi .
Pada 2014, Ukraina dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan untuk menciptakan zona perdagangan bebas antara kedua belah pihak. Keluar dari kekhawatiran dari Moskow, blok yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan perjanjian sampai 1 Januari 2016.
"Kami telah berulang kali mengatakan kepada pihak berwenang Ukraina bahwa pelaksanaan perdagangan dan perjanjian ekonomi dengan Uni Eropa mempengaruhi kepentingan kita dan menciptakan risiko keamanan ekonomi kita. Ada beberapa putaran perundingan, yang tidak menghasilkan hasil," kata Medvedev.
Dia juga memerintahkan pemerintah untuk mempersiapkan proses pengadilan yang ditujukan untuk mengembalikan tiga miliar dolar AS utang Ukraina kepada Rusia, yang jatuh tempo pada Minggu.
Pada Jumat, Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatsenuk mengumumkan Ukraina telah memutuskan untuk memberlakukan moratorium pada pembayaran utang multi-miliar dolar kepada Rusia. (Antara)
Berita Terkait
-
RI Raih Nilai Jelek dari Fitch, Airlangga: Ekonomi Dunia Tertekan Perang
-
Momen Prabowo Paparkan Prabowonomics di World Economic Forum 2026
-
Presiden Prabowo Bertolak ke Inggris dan Swiss, Akan Bertemu Raja Charles III dan Hadiri WEF
-
Ekonomi Global Bakal Melambat di 2026, Bagaimana Kondisi Indonesia?
-
Airlangga Sebut 2025 Jadi Whirlwind Year: Ekonomi Dunia Diterjang Badai Ketidakpastian
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik