Suara.com - Pengamat perpajakan dari Tax Center Universitas Indonesia, Darusalam, mengatakan pencapaian penerimaan pajak hingga November 2015 patut diapresiasi. Kegagalan mencapai target penerimaan pajak bukanlah kesalahan Direktorat Jenderal Pajak, melainkan target penerimaan pajak tahun ini yang memang tidak realistis.
"Dari sisi nominal, penerimaan perpajakan kita mampu menembus Rp1000 triliun. Itu merupakan rekor tersendiri jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak nasional di tahun-tahun sebelumnya," kata Darusalam saat dihubungi suara.com, Selasa (29/12/2015).
Walaupun harus diakui, menurutnya, realisasi penerimaan pajak nasional untuk tahun ini dipastikan gagal. Sebab realisasi penerimaan pajak per 30 November 2015 yang mencapai Rp1.015,6 triliun baru mencapai 68,2 persen dari target penerimaan pajak dalam APBNP 2015 yang dipatok Rp1.489,3 triliun. Dengan sisa hanya 1 bulan, target tersebut memang mustahil tercapai di akhir tahun.
"Sejak awal target tersebut memang tidak realistis. Itu kan dipatok saat target pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen. Faktanya pertumbuhan ekonomi kita hanya sedikit di atas 5 persen," ujar Darusalam.
Kondisi ekonomi yang melambat otomatis membuat dunia usaha juga tak terlalu agresif. Ketika kegiatan ekonomi lesu, penerimaan pajak sudah pasti ikut terseret.
"Target penerimaan pajak di tahun 2015 yang ditetapkan pemerintah berarti tumbuh 31 persen dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2014. Padahal dalam 5 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu tumbuh di kisaran 12 - 15 persen pertahun," jelas Darusalam.
Sebagaimana diketahui, menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak Indonesia per 30 November 2015 mencapai Rp1.015,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp877,0 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp138,6 triliun. Sehingga realisasi penerimaan pajak nasional sampai kini baru mencapai 68,2 persen dari target pajak dalam APBNP 2015 yang dipatok Rp1.489,3 triliun
Berita Terkait
-
Purbaya Bantah Patriot Bond Mirip Tax Amnesty, Minta Investor Segera Beli
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
"Bukan Pendapatan Baru, Tapi Kenapa Dipajaki Tinggi? Menggugat Keadilan di Balik Aturan JHT
-
Klarifikasi Purbaya soal Patriot Bond Bikin Investor Kebal Pajak-Hukum hingga Pencucian Uang
-
Pedagang Online Wajib Punya NIB, Buat Ditarik Pajak?
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
IHSG Ambrol Nyaris ke Level 5.900, TPIA Jadi Beban
-
Status TMS PPPK Bisa Jadi MS: Ini Cara Sanggah dan Contoh Kalimat Resminya
-
Lolos Administrasi PPPK Kemensos? Ini Panduan Lengkap Persiapan Tes CAT
-
DSI Berpotensi Gerus Laba Emiten, Bisnis AALI hingga ITMG Bisa Lesu
-
Ungkap Alasan Gaji Guru 'Tidak Layak', Prabowo: Tidak Ada Uangnya
-
Gaji di Bawah Rp8 Juta Kini Tergolong Miskin Baru, Warga UMK Harus Bersaing untuk Rumah Subsidi
-
Purbaya Bantah Patriot Bond Mirip Tax Amnesty, Minta Investor Segera Beli
-
Harga Emas dan Perak Terperosok, Ada Apa dengan Pasar Global?
-
Berhasil Kantongi Utang Rp301 T dari China, Purbaya Langsung Dapat Gelar Profesor!
-
Pengusaha Jasa Kurir Janji Ikut Tekan Biaya Logistik Nasional yang Masih Tinggi