Pembangunan Kereta Api di Papua Pangkas Harga Barang 50 Persen

Suara.com - Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Prihartono menyebutkan, jalur kereta dan jalan darat Trans Papua dapat memangkas harga barang di wilayah timur Indonesia tersebut minimal 50 persen.

Bambang, di Jakarta, Selasa (5/1/2016), menuturkan, secara nasional, rencana pembangunan transportasi darat (kereta dan jalan) akan mengurangi biaya logistik sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara transportasi laut akan memangkas biaya logistik sebesar empat persen dari PDB.

Papua merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi biaya logistik tertinggi, yang sebagian besar disebabkan buruknya infrastruktur transportasi darat.

 Dengan dibangunnya dua infrastruktur transportasi yakni kereta dan jalan, Bappenas memperkirakan, andil terhadap penurunan harga barang mencapai minimal 50 persen.

"Papua ini tertinggi biaya logistik. Dari perhitungan makro tersebut, kami perkirakan di Papua, harga semen yang sebesar Rp1 juta akan menjadi Rp500 ribu," katanya.

Bambang mengatakan saat ini Kementerian Perhubungan masih berupaya menyelesaikan studi kelayakan kereta Papua. Dari studi kelayakan tersebut akan dihasilkan rencana induk (master plan) transportasi kereta Papua.

Dalam proses studi kelayakan yang sedang berjalan, ujar Bambang, Kemenhub sudah menetapkan rute pertama adalah Sorong-Manokwari.

"Untuk rute selanjutnya, kita masih tunggu studi Kemenhub selesai. Termasuk biaya investasinya," ujarnya.

Bambang mengatakan, rute Sorong-Manokwari dipilih, salah satu alasannya karena permintaan (demand) dan kemampuan untuk transportasi kereta di dua kota tersebut cukup tinggi. Rute selanjutanya, akan ditentukan juga berdasarkan kriteria tersebut.

Adapun Kemenhub, kata Bambang, juga mempertimbangkan tata ruang pembangunan rel kereta tersebut agar tidak bersinggungan dengan kawasan hutan lindung di Papua.

Menurut Bambang, studi kelayakan kereta Papua tersebut memang membutuhkan waktu cukup lama karena mencegah persinggungan dengan kawasan hutan lindung, dan karena kendala kontur tanah Papua yang didominasi pegunungan.

"Jadi memang tidak mudah, karena aspek teknis banyak harus dibenahi," ujarnya.

Kereta tersebut nantianya akan difungsikan sebagai kereta penumpang dan kereta barang.

Selain pembangunan kereta, perhitungan penurunan harga barang sebesar 50 persen tersebut juga memperhitungkan manfaat dari pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 kilometer yang ditargetkan rampung pada 2018.

"Selain itu kontribusi pembangunan infrastruktur dasar, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Publik dapat menambah pengurangan harga barang di Papua," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan menargetkan membangun 6.406 kilometer jalur kereta api di lima pulau di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 

Pembangunan jalur kereta api tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 113,72 triliun yang sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Imran Rasyid, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 8,12 triliun untuk membangun jalur ganda lintas selatan Jawa dan Rp 41,12 triliun untuk lintas Sumatra.

Sedangkan untuk pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi jalur sepanjang 1.722 kilometer yang melintasi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp 31,25 triliun.

Adapun pembangunan jalur kereta api sepanjang 2.428 kilometer di Kalimantan membutuhkan anggaran masing-masing Rp 22,90 triliun. Sementara di Papua memerlukan anggaran senilai Rp 10,33 triliun untuk membangun jalur sepanjang 390 kilometer. 

(Antara)