Miris! 30 Persen Gaji Masyarakat untuk Bayar Ongkos Transportasi

Suara.com - Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) mengingatkan, tantangan ekonomi pada 2026 berpotensi semakin berat jika tidak diimbangi dengan kebijakan transportasi publik yang berpihak kepada masyarakat.

Ketua Pembina Instran, Bambang Susantono menilai, ongkos angkutan umum masih menjadi beban besar bagi kehidupan warga perkotaan, terutama di tengah tekanan ekonomi yang diperkirakan kian menantang pada tahun depan.

Menurut Bambang, mobilitas merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari bekerja, sekolah, hingga aktivitas sosial.

"Kalau kita lihat, pengeluaran untuk transportasi itu sekarang masih di kisaran 20 sampai 30 persen dari pengeluaran rumah tangga," ujar Bambang dalam diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Angka tersebut, lanjut dia, jauh dari batas ideal yang lazim digunakan sebagai acuan kesehatan ekonomi kota, yakni sekitar 10 persen dari pendapatan.

Kondisi itu dinilai tidak sehat karena semakin besar porsi pendapatan yang habis untuk transportasi, semakin kecil ruang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun konsumsi.

Bambang menilai, tekanan biaya transportasi berpotensi makin terasa pada 2026 seiring tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Ia menekankan, transportasi publik seharusnya tidak diperlakukan semata-mata sebagai layanan yang dihitung untung dan rugi secara finansial.

"Transportasi itu bukan hanya soal cash flow atau untung rugi, tapi bagaimana dampak ekonominya bagi kota," ucap Bambang.

Baca Juga: Libur Nataru 2025/2026, Jumlah Penumpang Angkutan Umum Naik 6,57 Persen

Menurutnya, angkutan umum memiliki efek berganda yang besar terhadap pergerakan ekonomi, karena memengaruhi produktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi perkotaan secara keseluruhan.

Bambang mencontohkan, ketika biaya transportasi bisa ditekan, sisa pengeluaran masyarakat dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks itu, Bambang menilai peran pemerintah sangat krusial sebagai fasilitator mobilitas warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Ia berharap pada 2026, kebijakan transportasi publik dapat benar-benar meringankan beban masyarakat, sehingga mobilitas tetap terjaga tanpa menggerus daya beli warga kota.

"Apalagi 2026 ini saya kira ekonomi juga akan semakin menantang, ya. Akan semakin menantang sehingga menurut saya kalau itu tetap bisa dibantu oleh pemerintah dengan sekali lagi mengasumsikan ataupun juga me-recognize bahwa transport itu enggak cuma masalah untung rugi," pungkasnya.