Suara.com - Pasar dan industri properti Indonesia diproyeksikan baru mulai menggeliat pada awal 2017, sedangkan pada tahun ini masih tertahan karena aneka kebijakan deregulasi ekononomi pemerintah belum berdampak dalam jangka pendek.
"Tahun ini pertumbuhan sektor properti masih baru pada 'signal recovery' (tanda pemulihan) saja, sedangkan geliatnya baru terlihat awal 2017," kata Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto dalam paparan sektor properti kuartal IV 2015 di Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Ferry mengaku, meski pemerintah telah mengeluarkan aneka kebijakan deregulasi ekonomi, namun dampaknya belum bisa dirasakan pasar dan masyarakat.
"Meski sudah ada pelonggaran kredit properti melalui LTV (Loan to Value) dari Bank Indonesia yang diumumkan pada Juli 2015, tetapi karena tidak diikuti penurunan suku bunga, tetap saja, tak berdampak," katanya.
LTV hanya bermanfaat bagi pencari rumah pertama, sedangkan terhadap pasar belum terasa.
Pelonggaran LTV yang dimaksud berupa penurunan batas uang muka yang wajib dibayarkan konsumen dalam pengajuan kredit dalam hal ini Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Untuk kepemilikan rumah pertama, besaran LTV dinaikkan dari 80 persen menjadi 90 persen sehingga besaran uang muka yang harus ditanggung konsumen turun dari sebelumnya sekitar 20-30 persen menjadi hanya 10 persen saja.
Namun, dia mengakui, sejumlah deregulasi seperti kebijakan kawasan industri yang juga akan diperluas hingga ke luar Pulau Jawa, akan berdampak pada jangka menengah, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur.
"Secara umum, pertumbuhan ekonomi 2016 ini masih datar dan ini berdampak pada properti," katanya.
Menengah bawah Sebelumnya, Lembaga Riset Properti, Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) juga memprediksi pasar properti pada 2016 sedikit akan mulai bangkit di tengah kurang kondusifnya ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit, menilai, kalaupun ada pertumbuhan, itu tidak terjadi di semua kelas properti, tetapi akan lebih banyak bergerak di segmen menengah bawah.
Hal ini mengingat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih banyak menyasar mereka yang secara kemampuan ekonomi masih terbatas namun benar-benar membutuhkan rumah tinggal.
"Pasar perumahan menengah bawah yang harganya kurang dari Rp600 juta akan tumbuh 8-10 persen. Apartemen kelas menengah yang harganya kurang dari Rp1 miliar akan tumbuh 10-12 persen. Sedangkan perumahan dan apartemen segmen atas masih akan stagnan," kata Panangian.
(Antara)
Berita Terkait
-
Tentakel Bisnis Hashim Djojohadikusumo yang Kian Kuat Menghisap
-
Bisnis Properti di Negara Tetangga Tertekan, Fenomena Pajak Bisa Jadi Pelajaran
-
Tren Kota Mandiri Menguat, Bisnis Properti Dianggap Masih Stabil
-
Greenwoods Bidik 4 Proyek Hunian Baru di Tahun 2026
-
Tren Baru Kaum Urban: 3 Kriteria Destinasi Gaya Hidup untuk Menjaga Work Life Balance
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok