Kementerian ESDM Tandatanganki Kontrak Rp406 Miliar

Suara.com - Memulai tahun kerja 2016, Kementerian ESDM telah selesai melakukan lelang seluruh proyek infrastruktur energi APBN 2016. Hal ini menandai kemajuan signifikan dalam pengelolaan APBN di Kementerian ESDM. 

Tercatat Tahun anggaran 2016 Kementerian ESDM memperoleh alokasi anggaran senilai Rp 8.563,9 miliar yang terdiri dari Rp 4.326,2 miliar (50,5%) belanja barang,  Rp 2.646,5 miliar (30,9%) belanja modal, Rp 834,5 miliar (9,7%) belanja pegawai dan Rp 756,7 miliar (8,8%) berupa output cadangan. Hari ini dilakukan penandatangan kontrak kolektif tahap I, untuk 198 Paket dengan nilai Rp 406 miliar.  Penandatangan sisa paket sebanyak 387 paket akan terus dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir bulan Februari 2016.

Selesainya seluruh proses lelang dan penandatangan kontrak ini menandai kemajuan sangat signifikan dalam pengelolaan APBN di Kementerian ESDM dalam setahun terakhir. Serapan APBN tahun 2015 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, dari Rp 7,36 triliun atau 51,28% di tahun 2014, menjadi Rp 9,6 triliun atau 63,88% di tahun 2015.

Persiapan administrasi dan governance juga maju tujuh bulan lebih cepat. Di tahun-tahun yang lalu banyak proyek yang baru dilelangkan pada sekitar bulan Mei, dan Juni, bahkan ada yang sampai bulan September atau Oktober tahun berjalan. Untuk Tahun Anggaran 2016, pada bulan Oktober tahun lalu seluruh dokumen lelang sudah siap. Lelang pertama dilakukan pada awal bulan November 2015. Dan seluruh lelang selesai pada akhir Desember 2015. "Saya menargetkan serapan APBN 2016 dapat mencapai di atas 90%. Sesuatu yang belum pernah terjadi di Kementerian ESDM", tegas Menteri ESDM, Sudirman Said dalam siaran pers di website resmi Kementerian ESDM, Kamis (14/1/2016). 

Yang menjadi catatan penting adalah, penandatanganan kali ini dilakukan secara kolektif, menghadirkan seluruh kontraktor dan vendor, juga para penerima manfaat dari proyek-proyek yang akan dibangun. 

Dalam sambutannya, Menteri Sudirman menekankan, "Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang harus kita tegakkan. Karena itu dihadapan kita semua hadir para wakil penerima manfaat. Untuk merekalah kita semua bekerja, dengan otoritas dari publik. Karena itu sengaja semua kita undang untuk mengawasi apakah yang akan dibangun sesuai dengan kontrak yg hari ini kita tandatangani." 

"Kepada seluruh kontraktor dan pimpinan dan staf pengelola APBN di Kementerian ESDM, saya ingin mengingatkan masa lalu kita sangat pahit dan memalukan. Menteri, Sekjen, sejumlah pejabat ESDM berurusan dengan hukum. kepala SKK Migas masuk penjara. Beberapa anggota komisi VII masuk penjara. Begitupun diantara perusahaan yang berbisnis dengan ESDM banyak yang diadili karena korupsi. Mari kita tinggalkan praktik-praktik kelam seperti itu. Saatnya kehadiran kita disini memberikan arti." tutup Sudirman Said.