Jokowi Ingin Perdagangan Indonesia-Vietnam Meningkat

Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam meningkat dari waktu ke waktu.

Sebelum menghadiri KTT ASEAN-AS, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung di Ruang Pertemuan Miramonte, India Wells, California, Senin pagi waktu setempat atau Selasa pagi waktu Jakarta (16/2/2016) dengan perbedaan waktu California 15 jam lebih lambat daripada Jakarta.

Saat mengawali pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan rasa senang bertemu kembali dengan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain kerja sama perdagangan dan investasi, hasil delimitasi batas maritim Indonesia dan Vietnam, serta rencana kunjungan kenegaraan ke Vietnam.

"Di bidang perdagangan dan investasi, kami mengharapkan agar kedua negara dapat meningkatkan kerja sama untuk mewujudkan target perdagangan 10 miliar dolar AS pada tahun 2018," kata Presiden.

Hingga 2015, tercatat nilai perdagangan Indonesia dan Vietnam telah mencapai 5,3 miliar dolar AS.

Perdana Menteri Nguyen Tang Dung menyambut baik ajakan untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

Ia juga menyampaikan minat investor Vietnam untuk melakukan investasi di bidang pertanian serta minyak dan gas di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyambut baik hasil pertemuan teknis penetapan batas ZEE Indonesia dan Vietnam pada bulan Desember 2015.

Presiden Jokowi mengharapkan agar segera diadakan konsultasi untuk penyelesaian batas maritim ZEE kedua negara.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia sering dirugikan oleh praktik "illegal fishing" sehingga berharap agar pertemuan penetapan ZEE kedua negara bisa mengurangi ketidakpastian mengenai batas-batas maritim.

Menutup pertemuan bilateral itu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk memenuhi undangan PM Nguyen Tan Dung melakukan kunjungan kenegaraan ke Vietnam pada tahun 2016. Presiden Jokowi menugasi Menlu Retno Marsudi untuk mengatur lebih lanjut. (Antara)