Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan rencana penyatuan bank milik negara syariah batal. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, pada Selasa (16/2/2016) menyebutkan Kementerian lebih memilih opsi mencari mitra strategis.
Keputusan ini disebut untuk menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Timur Tengah beberapa hari lalu. Jokowi dikabarkan menawarkan peluang investasi di perbankan syariah tanah air. Banyak investor dari Arab Saudi dan Qatar yang dikabarkan tertarik menjadi mitra strategis bank BUMN syariah. Ketertarikan ini pun sudah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Gatot, calon-calon investor dari Timur Tengah tersebut mempunyai keunggulan dalam mengelola bank syariah. Kehadiran mereka diharapkan akan membawa ekuitas, teknologi, dan pengetahuan bagi perbankan BUMN syariah.
Keputusan ini disambut baik oleh pengamat perbankan syariah Rizqullah. "Saya kira keputusan ini harus diapresiasi. Saya sejak awal tidak setuju dengan rencana merger bank syariah kita yang berstatus anak usaha Bank BUMN konvensional," kata Rizqullah saat dihubungi Suara.com, Rabu (17/2/2016).
Selain itu, jika merger Bank BUMN Syariah tetap dipaksakan, yang ada justru menimbulkan kesulitan baru karena jumlah karyawan akan berlebih ketika disatukan dalam 1 perusahaan yang bisa beresiko pemutusan hubungan kerja (PHK). "Karena merger itu harus diikusti semua struktur dibawah kantor pusat masing-masing bank BUMN Syariah," ujar Rizqullah.
Tapi yang lebih utama, mantan Direktur Utama BNI Syariah tersebut menilai merger bank BUMN Syariah tersebut tak membawa manfaat tambahan apapun. Karena secara modal, hanya penggabungan modal lama, tidak penambahan modal baru. "Selain itu pangsa pasar perbankan syariah juga tidak akan bertambah signifikan jika merger dipaksakan. Jadi sekarang yang penting bagaimana pemerintah menemukan cara membesarkan bank BUMN Syariah baik melalui induknya ataupun mengundang investor baru," tutup Rizqullah.
Berita Terkait
-
Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
-
Aset Perbankan Syariah Pecah Rekor Tertinggi, Tembus Rp 1.028 Triliun
-
CIMB Niaga Mau Pisahkan Unit Usaha Syariah Jadi BUS
-
KB Bank dan KB Bank Syariah Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Sumatera
-
Bos Telkom Buka Suara soal Merger GoTo dan Grab
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Menaker Yassierli Klaim PP Pengupahan Baru Hasil Kompromi Terbaik: Belum Ada Penolakan Langsung
-
Purbaya Sentil Balik Bank Dunia soal Defisit APBN: Jangan Terlalu Percaya World Bank!
-
Bank Mandiri Dorong Akselerasi Inklusivitas, Perkuat Ekosistem Kerja dan Usaha Ramah Disabilitas