Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan rencana penyatuan bank milik negara syariah batal. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, pada Selasa (16/2/2016) menyebutkan Kementerian lebih memilih opsi mencari mitra strategis.
Keputusan ini disebut untuk menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Timur Tengah beberapa hari lalu. Jokowi dikabarkan menawarkan peluang investasi di perbankan syariah tanah air. Banyak investor dari Arab Saudi dan Qatar yang dikabarkan tertarik menjadi mitra strategis bank BUMN syariah. Ketertarikan ini pun sudah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Gatot, calon-calon investor dari Timur Tengah tersebut mempunyai keunggulan dalam mengelola bank syariah. Kehadiran mereka diharapkan akan membawa ekuitas, teknologi, dan pengetahuan bagi perbankan BUMN syariah.
Keputusan ini disambut baik oleh pengamat perbankan syariah Rizqullah. "Saya kira keputusan ini harus diapresiasi. Saya sejak awal tidak setuju dengan rencana merger bank syariah kita yang berstatus anak usaha Bank BUMN konvensional," kata Rizqullah saat dihubungi Suara.com, Rabu (17/2/2016).
Selain itu, jika merger Bank BUMN Syariah tetap dipaksakan, yang ada justru menimbulkan kesulitan baru karena jumlah karyawan akan berlebih ketika disatukan dalam 1 perusahaan yang bisa beresiko pemutusan hubungan kerja (PHK). "Karena merger itu harus diikusti semua struktur dibawah kantor pusat masing-masing bank BUMN Syariah," ujar Rizqullah.
Tapi yang lebih utama, mantan Direktur Utama BNI Syariah tersebut menilai merger bank BUMN Syariah tersebut tak membawa manfaat tambahan apapun. Karena secara modal, hanya penggabungan modal lama, tidak penambahan modal baru. "Selain itu pangsa pasar perbankan syariah juga tidak akan bertambah signifikan jika merger dipaksakan. Jadi sekarang yang penting bagaimana pemerintah menemukan cara membesarkan bank BUMN Syariah baik melalui induknya ataupun mengundang investor baru," tutup Rizqullah.
Berita Terkait
-
OJK Sebut Ada Bank Syariah yang Buka di Tahun 2026, Ini Bocorannya
-
XLSMART Catat Pendapatan Tembus Rp11,84 Triliun di Awal 2026, Berkat Integrasi dan Ekspansi 5G
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
-
Dony Oskaria Minta ke Purbaya Bebas Pajak untuk Merger BUMN
-
Kejati DKI Bongkar Kredit Fiktif Rp 600 Miliar di Bank BUMN, 3 Petinggi PT LAT Ditahan
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Rupiah Terpuruk, DPR Desak Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur
-
Industri Herbal RI Mulai Hilirisasi, Tak Mau Lagi Jual Bahan Mentah
-
Jualan Digital, Begini Strategi UMKM Biar Makin Cuan
-
Wall Street Ditutup Bervariasi di Tengah Lonjakan Harga Minyak Dunia
-
Mark Dynamics (MARK) Tebar Dividen Rp90 per Saham, Berikut Jadwalnya
-
IHSG Anjlok 4 Persen, BEI Minta Investor Tetap Tenang
-
Trump Batal Serang Iran, Harga Minyak Dunia Melandai
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun