Suara.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi akan mendorong kesadaran para pembayar pajak serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak.
"Kami akan mempermudah cara pembayaran serta mengajak semua orang untuk sadar dan peduli pajak. Kalau sudah sadar dia akan paham, kalau sudah paham dia akan peduli, kalau sudah peduli dia akan membayar," katanya seusai dilantik di Jakarta, Selasa (1/3/2016).
Ken menjelaskan mendorong kesadaran bayar pajak kepada masyarakat ini tidak mudah. Oleh sebab itu, para pegawai pajak akan bergotong royong dalam melakukan upaya ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru selama meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP.
Salah satunya dari Wajib Pajak Orang Pribadi terutama golongan menengah ke atas, yang selama ini hanya menyumbang Rp9 triliun bagi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29, dan belum memberikan kontribusi maksimal ke penerimaan.
"Kelas menengah ke atas kita jumlahnya 129 juta jiwa, tapi yang terdaftar memiliki NPWP baru 27 juta orang. Kami akan mempermudah orang untuk memiliki NPWP, dan mempermudah pembayaran pajak," katanya.
Terkait kebijakan Pengampunan Pajak, Ken optimistis hal itu bisa terlaksana untuk mendorong penerimaan pajak. Namun, ia tidak mengatakan secara detail potensi penerimaan yang bisa diraih dari kebijakan tersebut.
"Saya optimistis tahun anggaran ini bisa berjalan. Karena ini kepentingan semua pihak bukan hanya pemerintah saja," ujar mantan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak ini.
Sosok Ken Dwijugiasteadi bukan orang baru dalam bidang perpajakan. Ia lahir di Malang pada 8 November 1957, menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Brawijaya dan lulus pada 1983. Ken melanjutkan pendidikan Master of Science in Tax Auditing di Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda dan lulus pada 1991.
Pria yang menjadi pelaksana tugas Direktur Jenderal Pajak sejak Desember 2015 ini memulai karir di Direktorat Jenderal Pajak pada 1984, dan menjadi Kepala Kantor Dinas Tingkat Luar II, Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat pada 1988.
Pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada 1989, Ken kemudian terpilih sebagai Kepala Seksi Wajib Perseorangan pada 1992. Pada 1997, Ken dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pekanbaru serta pada 2000 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro.
Pada 2002, Ken menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing I, pada 2003 dipromosikan menjadi Direktur Informasi Perpajakan, pada 2006 menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan pada 2010 menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.
Sempat menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I pada 2013, Ken kemudian dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak pada Juli 2015.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, hasil akhir perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2015 tercatat mencapai Rp 1.060 triliun. Bila dibandingkan dengan target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, yakni Rp 1.294 triliun, maka dapat dikatakan realisasi tersebut kurang sekitar Rp 234 triliun. Namun dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh 7,8 persen, penerimaan pajak nasional tahun lalu tumbuh 12 persen.
Tahun ini, dalam APBN 2016 yang telah ditetapkan, penerimaan pajak negara ditargetkan mencapai Rp1.360,1 triliun. Target tersebut terdiri dari target penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp715,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp571,7 triliun, PPh Migas mencapai Rp41,4 triliun. Ditambah target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp19,4 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp11,8 triliun.
Berita Terkait
-
Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Kejar Penerimaan Pajak, DJP Akui Coretax Bisa Pantau Transaksi Bank hingga Konsumsi Listrik Warga
-
Dirjen Pajak Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Berpotensi Hilangkan Penerimaan Negara
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun di Pertengahan Juni 2026, Naik 23,4%
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Sidang Korupsi INALUM Bongkar Risiko Penjualan Alloy: Piutang Rp140 Miliar Diduga Akibat Penipuan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Selaras dengan Danantara, BTN Perkuat Transformasi Bisnis dan Bukukan Kinerja di Atas Rata-Rata
-
BACH dan EMMI Resmi Jadi Emiten BEI, Dana IPO Difokuskan untuk Ekspansi Bisnis
-
Rupiah Melemah, Dolar AS Mulai Dekati Level Rp18.000
-
Ketegangan AS - Iran Memanas, Harga Minyak Dunia Melonjak Akibat Kekhawatiran Gangguan Pasokan
-
Gagal Bayar Meningkat, Utang Masyarakat di Pinjol Tembus Rp103,73 Triliun
-
Titipan Politik di Kursi Komisaris dan Direksi Makin Kuat di BUMN, Ini Datanya
-
Modal Asing yang Kabur dari Pasar Modal Tembus Rp19,63 Triliun, Apa Penyebabnya?
-
Panen Raya Jadi Bukti! Teknologi Benih Dongkrak Produktivitas Jagung