Suara.com - PT. Sarana Multigriya Finansial Persero (SMF) menyarankan agar penyaluran kredit perumahan rakyat (KPR) lebih melibatkan perusahaan pembiayaan ("multifinance") demi merangkul pekerja yang bergaji tidak tetap ("non-fixed income").
"Di negara lain, pembiayaan KPR 'malah' lebih besar dari sektor nonbank dibanding bank. Kecenderungan kredit bermasalah (NPL) juga lebih rendah dari pihak 'non-fixed income' tersebut," kata Direktur Utama PT SMF Raharjo Adisusanto di Jakarta, Senin (21/3/2016).
Raharjo melanjutkan pihak perbankan cenderung lebih memilih memberikan pelayanan KPR kepada nasabah dengan "fixed income", yang ditandai adanya slip gaji.
Padahal, mereka yang bekerja di bidang usaha seperti cuci mobil, foto kopi, pegawai kontrak jumlahnya tidak kecil. "Pasar ini perlu untuk dimasuki," tutur Raharjo.
Perusahaan pembiayaan, dia menambahkan, bisa menjadi pelengkap tugas Bank Tabungan Negara (BTN) yang merupakan "pemain utama" dalam penyaluran KPR.
Sementara dari sisi akses ke daerah-daerah, tugas BTN diemban oleh bank pembangunan daerah (BPD).
Adapun hingga saat ini, ada tiga perusahaan pembiayaan swasta yang sudah mendapatkan dana untuk penyaluran KPR dari SMF yang total keseluruhan sampai Desember 2015 adalah Rp14,6 triliun.
Selain itu, ada delapan BPD yang sudah mendapatkan aliran dana pinjaman dari SMF yaitu Bank DKI, Bank Nagari (Sumatera Barat), BPD NTB, BPD Kalsel, BPD Kalbar, BPD DIY, BPD Jateng dan BPD Sumut.
Jumlah itu ditambah yang masih dalam lingkup nota kesepahaman, atau menerima dana pinjaman pada tahun 2016, adalah BPD Bali, BPD Riau Kepri, BPD Suleselbar, BPD Sultra dan BPD NTT, ditambah satu perusahaan pembiayaan. (Antara)
Berita Terkait
-
Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
-
Hunian Fleksibel Berbasis Komunitas: Cara Baru Pekerja Muda Tempat Tempat Tinggal di Kota Padat
-
Serikat Pekerja: Rumus UMP 2026 Tidak Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
-
Peringati Hari Migran Internasional, KP2MI Fokuskan Perhatian pada Anak Pekerja Migran
-
Menteri Mukhtarudin: Siapkan 500.000 Pekerja Migran Indonesia pada 2026
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
BRI Umumkan Dividen Interim 2025 Rp137 per Saham, Didukung Laba Rp41,2 Triliun
-
Pengusaha Masih Males Ambil Utang ke Bank, Dana Kredit Nganggur Capai Rp2.500 Triliun
-
Efek Banjir Sumatra, Kemenkeu Permudah Cairkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana
-
Kemenkeu Salurkan Dana Rp 4 Miliar ke Korban Banjir Sumatra
-
Ikuti Jejak Rupiah, IHSG Meloyo Hari ini Balik ke Level 8.600
-
Harap Bersabar, Pemerintah Umumkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
-
Purbaya Akui Ada Kementerian Lelet Serap Anggaran, Dana Dikembalikan Tembus Rp 4,5 T
-
Energi Terbarukan Mulai Masuk Sektor Tambang dan Perkebunan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya