Pemerintah Dinilai Berpihak Pada Bisnis Taksi Online

Aksi demo angkutan umum yang didominasi para sopir taksi konvensional masih terus berlangsung di gedung DPR dan Istana Negara, Selasa (22/3/2016).

Salah satu sopir taksi Express bernama Widi (58) menilai pemerintah dan DPR cenderung mendukung keberadaan taksi berbasis online.

"Kayanya mereka mengabaikan. DPR  juga saya lihat cuma kasih janji-janji aja. Kemeninfo dan Kemenhub sendiri mendukung aplikasi online," kata Widi saat ditemui suara.com, Selasa (22/3/2016).

Terkait aksi demo ini, Widi menganggap pemerintah seakan tidak mau duduk bersama dengan para sopir taksi untuk membicarakan mengenai tuntutan mereka.

"Nggak ada tuh supir taksi yang diajak ngobrol bareng, mereka hanya mengatakan ini adalah perubahan zaman, harus berubah. Ya kita rakyat kecil mau gimana?," kata dia.

Meski telah melakukan tuntutan terhadap pemerintah, namun kata dia, perusahaan taksi berbasis online seperti Grab Taxi dan Uber tetap masih beroperasi. Pria yang sudah 30 tahun bekerja sebagai supir taksi konvensional tersebut meminta agar pemerintah bisa tegas memberikan aturan kepada taksi berplat hitam tersebut jika menganggap bagian dari angkutan umum.

"Oklah sekarang sudah berjalan tapi saya minta stop dulu. Urusin itu mengenai surat-surat, izin-izin dan sebagainya. Ini sambil kita demo mereka tetap jalan terus," kata dia.

Lebih lanjut, dia menilai ada pihak lain yang memanfaatkan momentum aksi demo sopir angkutan umum untuk mengadu domba dengan para driver Gojek.

"Gojek aja katanya mau nyerang kita, jadi kita sepertinya (ada pihak lain) mengadu domba," kata dia.

Keberadaan taksi berbasi online memang memukul bisnis taksi konvensional. Banyak sopir taksi konvensional merosot penghasilannya sejak maraknya keberadaan taksi online. 

Selain itu, tarif taksi online yang lebih murah membuat armada taksi konvensional mengalami kesulitan bersaing untuk meraih pelanggan.