Pengamat: Jokowi Bisa Bikin Indonesia Bangkrut!

Suara.com - Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng mengkhawatirkan nasib keuangan negara jika pemerintah terlalu fokus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pasalnya, jika tak hati-hati dengan utang luar negeri, Indonesia bisa jatuh menjadi negara bangkrut akibat salah manajemen pengelolaan utang luar negeri. 

"Bisa terjadi Indonesia menjadi negara yang bangkrut. Ini karena pemerintah terlalu memaksakan jalannya begitu banyak megaproyek infrastruktur yang ambisius," kata Salamudin saat dihubungi Suara.com, Senin (28/3/2016).

Salamudin mengingatkan selama ini Indonesia adalah negara yang sangat mengandalkan penerimaan negara dari hasil ekspor komoditas. Meliputi minyak sawit atau crude palm oil (CPO), minyak bumi, gas, batubara, serta berbagai komoditi mineral pertambangan yang lain. Dengan kondisi ekonomo global yang lesu dan harga komoditas jatuh, penerimaan negara turun sampai separuh dari komoditas. "Ini masih diperparah dengan target penerimaan pajak yang kerap meleset," ujar Salamudin.

Kondisi ini membuat Presiden Joko Widodo lantas membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Sayangnya, tak banyak investor asing yang berminat terhadap proyek jangka panjang. Sementara kemampuan pendaanaan APBN dan sumber pinjaman dalam negeri sangat terbatas. "Tentu pilihannya adalah menambah utang luar negeri terhadap lembaga keuangan internasional. Ini yang berbahaya jika pemerintah tidak hati-hati," tutup Salamudin.

Mengacu data Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2016 tumbuh 2,2 persen secara year on year (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2015 sebesar 5,8 persen yoy. Perlambatan pertumbuhan ini terutama didorong oleh perlambatan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta. ULN berjangka panjang tumbuh 4,8% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2015 sebesar 8,6 persen yoy. Sementara itu, ULN berjangka pendek masih mengalami penurunan 12,7 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2016 tercatat sebesar 308,0 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan kelompok peminjam, perlambatan pertumbuhan ULN pada Januari 2016 terjadi pada ULN sektor publik maupun ULN sektor swasta. ULN sektor publik tumbuh melambat menjadi 5,7 persne yoy dari 10,2 persen yoy pada bulan Desember 2015 dan ULN sektor swasta turun 0,7 persen yoy setelah pada Desember 2015 tumbuh sebesar 2,2 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN sektor publik dan swasta masing-masing tercatat sebesar 143,4 miliar Dolar AS atau 46,6 persen dari total ULN dan 164,6 miliar Dolar AS atau 53,4 persen dari total ULN Indonesia.

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir Januari 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,2 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan, industri pengolahan, dan listrik, gas dan air bersih melambat, sementara pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi yang lebih dalam.