Suara.com - Presiden Joko Widodo menekankan kepada Kepala Daerah dari seluruh Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah akan mempengaruhi pertumbuhan secara nasional. "Realisasi APBD akan pengaruhi ekonomi daerah, jadi trigger perekonomian daerah," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak, di Istana Negara, Jumat (8/4/2016).
Jokowi meminta pemerintah daerah untuk tidak memakai pola lama. Ia berpesan kepada para Kepala Daerah agar bisa senantiasa mengendalikan Kepala dinas agar awal tahun anggaran sudah keluar. Jika keluar cepat, mulai Februari pekerjaan sudah bisa dimulai. "Dengan dimulai di awal tahun maka kualitas pengerjaan proyek akan lebih terjaga," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi juga memerintahkan seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk terus menjaga inflasi di daerahnya masing-masing. "Yang bahan pokok dicek, distributor, agen dicek, beras, cabai, jagung dan lain-lain. Tiap daerah harus ada TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)," ucap Jokowi.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutan awalnya, mengucapkan selamat kepada para pimpinan daerah terpilih dan baru saja dilantik. JK mengajak seluruh pimpinan daerah untuk mencapai tujuan bangsa secara bersama-sama. "Kita punya tujuan yang satu, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur dengan berbagai cara dan langkah," kata Wapres.
Selain Wakil Presiden, Jusuf Kalla, hadir dalam acara tersebut yaitu Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Adapun undangan yang hadir dalam acara ini selain para Gubernur seluruh Indonesia, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil WaliKota yang merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu di 269 daerah di seluruh Tanah Air.
Berita Terkait
-
KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah
-
KPK: 9 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terjaring OTT, Rakyat Harus Cerdas Memilih
-
Marak OTT Kepala Daerah, Sekjen Golkar: Barangkali Politik Kita Terlalu Mahal
-
Mahfud MD Paparkan Solusi Atasi Kekosongan Kepala Daerah, Pemilu Sela hingga Perpanjangan Jabatan?
-
Harga Minyak Tembus 100 Dolar, DPR Dukung Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga Lebaran
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Harga BBM Tak Naik, Purbaya Akui Anggaran Subsidi Bengkak hingga Rp 100 Triliun
-
IHSG Akhirnya Bangkit, Ternyata Ini Pemicunya
-
Rupiah Ditutup Menguat, Dolar AS Turun ke Level Rp16.983
-
Siap-siap! Investor Bank Danamon Raih Dividen Rp 142 per Saham
-
Transformasi Kerja dan Efisiensi Energi Keniscayaan di Tengah Dinamika Global
-
Pengamat: Penjatahan BBM Subsidi Masih Wajar dan Efektif Tekan Konsumsi Energi
-
Harga Stabil Rp4.500, PGN Dorong BBG Jadi Opsi Ekonomis Bagi Kendaraan
-
125 Tahun Mengabdi Untuk Negeri, Pegadaian Perkuat Layanan Digital Melalui Tring!
-
Belanja di Korea Selatan Kini Tidak Perlu Tukar Uang, Bisa Pakai QRIS
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti