Aktivitas proyek pembangunan salah satu pulau kawasan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Rabu (6/4). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bambang Soesatyo mengakui proyek reklamasi di Teluk Jakarta menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat.
"Ya, pasti dunia usaha mendukung diselesaikannya reklamasi dengan cepat. Karena kita tahu bahwa ini adalah kebutuhan negara walaupun kita juga paham ini moral hazard-nya sangat tinggi," kata Bambang usai bertemu pimpinan di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Proyek reklamasi Teluk Jakarta menjadi sorotan tajam setelah KPK menangani kasus dugaan suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Ya, pasti dunia usaha mendukung diselesaikannya reklamasi dengan cepat. Karena kita tahu bahwa ini adalah kebutuhan negara walaupun kita juga paham ini moral hazard-nya sangat tinggi," kata Bambang usai bertemu pimpinan di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Proyek reklamasi Teluk Jakarta menjadi sorotan tajam setelah KPK menangani kasus dugaan suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Ketika ditanya apakah mengenal Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang sekarang menjadi tersangka kasus dugaan menyuap bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi, Bambang mengaku tidak kenal. Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar menyayangkan terjadinya kasus tersebut.
"Saya tidak kenal Ariesman, tapi saya menyayangkan kalau ada pengusaha yang berpengki-pengki dengan pembuat kebijakan yang ujung-ujungnya merugikan negara dan masyarakat," kata Bambang.
"Saya tidak kenal Ariesman, tapi saya menyayangkan kalau ada pengusaha yang berpengki-pengki dengan pembuat kebijakan yang ujung-ujungnya merugikan negara dan masyarakat," kata Bambang.
Bambang menegaskan kalau saja Ariesman anggota KADIN, Bambang mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepadanya.
"Bukan, saya tidak kenal," kata Bambang.
Dalam kasus pembahasan raperda, sudah ada tiga tersangka, selain Ariesman, yaitu Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro dan Sanusi.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Pertamina dan POSCO International Jajaki Kerja Sama Pengembangan Teknologi Rendah Karbon
-
Update Harga BBM SPBU Shell, BP dan Vivo saat Minyak Dunia Lewati USD 100 per Barel
-
Indonesia-Korsel Teken 10 MoU Senilai Rp 173 Triliun, Kerja Sama AI hingga Energi Bersih
-
IHSG Terus-terusan Anjlok, OJK Salahkan Sentimen Negatif Global
-
Penyebab Rupiah Melemah Tembus Rp17.002 per Dolar AS Hari Ini
-
Profil PT PP Presisi Tbk (PPRE): Anak Usaha BUMN, Siapa Saja Pemegang Sahamnya?
-
RI Masuk 3 Besar Dunia Peminat Aset Kripto Riil, OSL Rilis 'Tabungan' Emas Digital
-
Pasar Semen Domestik Lesu, SMGR Putar Otak Jualan ke Luar Negeri
-
Dilema Selat Hormuz: DEN Minta Warga Tenang, Stok BBM Nasional Masih Terjaga
-
Impor Mobil Pikap Tembus Rp 975,5 Miliar di Januari-Februari 2026, Buat Kopdes Merah Putih?