Suara.com - Pemerintah berencana akan menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk menggenjot penerimaan pajak. Namun, penerapan kebijakan pengampunan pajak hingga saat ini terus menuai pro dan kontra.
Salah satunya program pengampunan sanksi pidana pajak yang membuat para pengusaha berpikir dua kali untuk membawa pulang uangnya yang selama ini disimpan di luar negeri.
“Kalau saya disuruh bawa uangnya pulang ke Indonesia saya nggak mau tuh. Karena nanti munculnya kabar negatifnya. Kebijakan ini harus jelas dulu jalannya seperti apa,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Jakarta Utara Sungkono Ali saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Selain itu, lanjut dia, para pengusaha juga takut dengan adanya kebijakan tersebut justru akan menyusahkan para pengusaha. Hal ini lantaran nantinya Ditjen pajak akan dapat melihat dengan rinci data para pengusaha yang memiliki rekening diluar negeri dan akan dibebankan tingginya penerimaan pajak.
“Jadi semua bisa dilihat dan jadi sasaran target pajang yang tinggi. Pengusaha juga pinter lah nantinya , mereka bisa menyimpan uangnya dalam bentuk lain seperti emas atau property. Jadi kan nggak bisa lihat data dibank lagi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap bahwa pemerintah untuk membuat konsep yang dapat menarik pengusaha untuk membawa pulang uangnya ke Indonesia dan petugas pajak tidak menyentuh pajak mereka lagi.
“Harus ada kepastian hukum yang jelas. Misalnya menggunakan konsep self management tapi menggunakan akuntan publik. Jadi pengusaha tidak menjadi target sasaran tingginya penerimaan pajak. jadi program pengampunan pajak bisa berjalan efektif,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
Ancaman Impor Mobil India Terhadap Nasib Ribuan Buruh Komponen Otomotif Lokal
-
Purbaya Buka Suara usai Mantan Dirjen Pajak Diperiksa Kejagung, Singgung Manipulasi Laporan
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Bos Djarum Victor Hartono Terseret Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Purbaya: Bukan Zaman Sekarang!
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Tebar Kebaikan Sesama, Ribuan Mitra Gojek Bersihkan Ratusan Masjid di Indonesia
-
BRI Siapkan 175 Bus Gratis bagi Pemudik Lebaran 2026, Pastikan Mudik Lancar dan Aman
-
Peringatan dari Iran: Harga Minyak Dunia Akan Tembus 200 dolar AS per Barel
-
Kementerian ESDM: Pengujian B50 Diprediksi Rampung Maret Ini
-
DPR Sepakat Tunjuk Friderica Widyasari Sari Jadi Ketua DK OJK
-
PLTS Terapung Karangkates Siap Pasok Listrik 100 Ribu Rumah
-
Fenomena Panic Buying BBM Hantui Daerah-daerah, Apa Pemicu dan Dampaknya?
-
OJK: Pasar Saham Domestik Stabil, Asing Masih Beli
-
PLN Salurkan Sambung Listrik Gratis untuk 2.533 Keluarga Prasejahtera Lewat Donasi Pegawai
-
Menko Pangan: Kopdes Merah Putih Tak Akan Batasi Perkembangan Ritel Modern