-
Grup Djarum terseret kasus dugaan korupsi tax amnesty 2016-2020 yang diusut Kejagung.
-
Menkeu Purbaya dukung penuh penyidikan Kejagung, namun membantah pembersihan DJP terkait kasus itu.
-
Kejagung sudah mencegah petinggi Djarum ke luar negeri; sejumlah pegawai Kemenkeu dipanggil sebagai saksi.
Suara.com - Sebuah kasus dugaan korupsi pajak berskala besar kembali mencuat, kali ini menyeret nama konglomerasi raksasa Grup Djarum milik keluarga Hartono.
Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan program Tax Amnesty periode 2016–2020.
Indikasi keterlibatan Grup Djarum terendus setelah Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah rumah pejabat pajak yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. Direktur Utama PT Djarum, Victor Hartono pun harus dicekal ke luar negeri atas kasus ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan, Kejagung telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah petinggi Djarum dan oknum pajak yang terseret.
Menanggapi kasus yang melibatkan nama besar di kancah ekonomi nasional ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya penuh terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Kejagung.
“Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar saja berjalan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi November, Kamis (20/11/2025).
Purbaya membenarkan bahwa beberapa pegawai Kementerian Keuangan telah dipanggil oleh Kejagung untuk memberikan kesaksian. "Beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja kasus ini berjalan,” katanya.
Meskipun kasus ini melibatkan pejabat pajak dan terjadi di era tax amnesty (masa lalu), Purbaya membantah bahwa upaya Kemenkeu mengimbau pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk bekerja lebih serius berkaitan dengan penyelidikan Kejagung ini.
“Saya enggak pernah bersih-bersih, mereka sendiri. Yang kita ini adalah mengimbau teman-teman pajak kerja lebih serius saja. Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja Kejaksaan yang memprosesnya,” tegas Purbaya.
Baca Juga: Kejagung Ungkap Status Victor Hartono, Anak Orang Terkaya Indonesia yang Dicekal dalam Kasus Korupsi
Ia juga menolak berspekulasi mengenai kuat tidaknya kasus ini atau kelompok tertentu yang terlibat. Purbaya menyerahkan sepenuhnya kepada Kejagung untuk menjelaskan detail kasus kepada publik, menegaskan bahwa ini adalah kasus tax amnesty dan bukan persoalan perusahaan yang menunggak pajak.
Sebelumnya, Grup Djarum mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi baik dari Kejaksaan Agung maupun Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pencekalan Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono atau Victor Hartono.
Corporate Communication Manager Grup Djarum Budi Darmawan pada Kamis (20/11/2025) mengatakan pihaknya bahkan baru mengetahui informasi tentang pencekalan Victor Hartono dari media.
"Assalamualaikum Mas Fauzi, mengenai kabar pencekalan, kami baru mengetahui dari media," terang Budi kepada Achmad Fauzi dari Suara.com di Jakarta.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, apakah itu berarti Djarum belum menerima surat resmi pencekalan dari Kejagung maupun Dirjen Imigrasi, Budi membenarkan.
"Betul Mas," tegas dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS
-
Profil PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), Ini Pemilik Sahamnya