Suara.com - Hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution untuk membahas kelanjutan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT). Namun, pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui, sejak pertemuan sebelumnya, dirinya berbeda pendapat dengan Jonan terkait spesifikasi rel untuk proyek pembangunan proyek LRT terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Ahok menginginkan agar sarana dan prasarana LRT berstandar internasional. Namun, Jonan berpendapat, agar lebih murah, spesifikasi yang digunakan sebaiknya dipesan secara khusus.
"Kemarin Menhub ngotot mau yang original tapi nggak mau bayar yang standar. Gimana mau nyambung sama yang pembangunan di DKI. Kan relnya nggak sama nanti," kata Ahok saat ditemui usai rapat di Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/5/2016).
Pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, menggandeng PT Adhi Karya untuk membangun dua koridor LRT, sedangkan Pemprov DKI, dengan pelaksana PT Jakarta Propertindo, akan membangun tujuh koridor LRT. Menurut Ahok, apabila pemerintah, melalui PT Adhi Karya bersikeras membangun sarana LRT dengan spesifikasi khusus, alias berbeda dengan spesifikasi standar internasional yang dibangun Pemprov DKI, maka PT Adhi Karya akan mengalami kerugian.
"Kalau dipotong kamu cuma bangun sampai di luar wilayah. Adhi karya Bangkrut nggak? Penumpangnya nggak dianterin sampai Dukuh Atas. Relnya juga nggak nyambung. Anda harus ikut yang lebih besar dong. Nah pak Jonan setuju ikut yang lebih besar. Tapi pak Jonan nggak mau bayar, jadi ini persoalnannya ada di pak Jonan. Nah pak Jonan bilang kalau yang bisa perintah saya (Jonan) cuma pak Presiden," kata Ahok.
Ia pun mengatakan, pembangunan LRT untuk kawasan DKI Jakarta ditargetkan rampung pada gelaran Asian Games tahun 2018 mendatang, demikian pula halnya untuk LRT yang berada di luar DKI Jakarta.
"Kalau yang punya kami bisa segera kami langsung mulai. Ditargetkan nanti pas Asian Games bisa dipakai. Yang dari pusat ya diharapkan juga sudah ada. Nanti ketemunya di Dukuh Atas jadi sama-sama," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Janji Rano Karno Benahi Tanggul Pantai Mutiara yang Mulai Rembes
-
Pramono Bantah Isu Tarif LRT Rp160 Ribu: Jadi Saja Belum
-
LRT Jakarta Bakal Diperluas ke JIS dan PIK2, DPRD DKI Ingatkan Soal Akses Harian Warga
-
Anggap Ignasius Jonan Tokoh Bangsa, Prabowo Buka-bukaan soal Pemanggilan ke Istana
-
Public Expose Waskita Karya: Perkuat Kontribusi dalam Pembangunan Bangsa, NKB Mencapai Rp5,6 Triliun
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Dukung Asta Cita, BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 Triliun
-
Impor Pertalite Capai 60 persen dari Kebutuhan 39 Juta kl per Tahun
-
Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis
-
CORE: Ekonomi Indonesia 2026 Resilien, Tapi Akselerasi Tertahan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
ESDM: Tahun Depan SPBU Swasta Bisa Impor BBM Sendiri Tanpa Bantuan Pertamina