Presiden Jokowi: Jangan Ada Main-main dengan Uang Rakyat

"Ada empat Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Tahun sebelumnya yang disclaimer kalau gak keliru ada tujuh, sekarang empat," kata Jokowi.

 

Jokowi membeberkan, empat Kementerian dan Lembaga yang mendapat disclaimer dari BPK tersebut adalah pertama, Kementerian Sosial, kedua Kementerian Pemuda dan Olah Raga, ketiga TVRI dan keempat yaitu Komnas HAM RI. 

 

"Sekarang saya sebutkan empat Kementerian dan Lembaga yang disclaimer supaya diingat-ingat agar tahun yang akan datang tidak (disclaimer)‎. Ini perlu menjadi catatan," ujar dia.

 

Dia menambahkan, selain itu juga terdapat 26 Kementerian dan Lembag yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari BPK. Kemudian 56 Kementerian/Lembaga memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

"Dalam menyikapi laporan ini intinya bukan pada predikat yang diraih, tetapi hasil pemeriksaan ini harus kita terima sebagai momentum untuk perbaikan. Kemudian momentum untuk pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi PR (pekerjaan rumah) kita untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara," tutur dia.

 

Jokowi mengimbau kepada seluruh pejabat negara dan jajarannya untuk lebih bekerja keras untuk memperbaiki, sebab esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah tanggung jawab moral pada konstitusional serta terhadap rakyat. Dia kembali menekankan bahwa penggunaan APBN sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan harus dipastikan bahwa rakyat benar-benar mendapatkan manfaatnya.

‎"Saya minta rekomendasi yang tadi sudah disampaikan Ketua BPK bisa ditindaklanjuti secepatnya, karena masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dan akhirnya saya mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga non Kementerian untuk memperbaiki, berbenah membangun tata kelola keuangan yang transparan, mempertanggung jawabkan uang rakyat sebaik-baiknya. Dan saya tegaskan, jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat," kata Jokowi.