Kementerian Keuangan menyatakan realisasi belanja negara yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Mei mencapai Rp357,4 triliun lebih tinggi dibandingkan periode sama pada 2015 sebesar Rp330,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga negara (K/L) sebesar Rp179,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp177,8 triliun, kata Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam konferensi pers terkait APBN 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (10/6/2016).
"Tingginya realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh upaya percepatan realisasi belanja, antara lain melalui percepatan lelang sebagaimana terlihat pada peningkatan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2015," ujarnya lagi.
Menurutnya, belanja modal mencapai 13,5 persen dari APBN 2016, sedangkan tahun lalu sebesar 6,6 persen pada periode yang sama.
"Upaya pemerintah bisa dilihat secara nyata hampir dua kali lipat. Sedangkan belanja barang tahun ini 19,96 persen, dan tahun lalu 13,9 persen," kata dia.
Belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp274,7 triliun pada periode Januari sampai Mei 2015 menjadi Rp328,4 triliun pada periode sama 2016.
"Untuk dana desa Rp23,7 triliun atau telah terserap sebesar 50,3 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp47 triliun," ujar Luky.
Ia menyimpulkan bahwa belanja negara sampai dengan Mei 2016 telah menunjukkan peningkatan belanja produktif yang tercermin pada peningkatan realisasi belanja modal dibandingkan tahun Ialu.
Kemudian, realisasi transfer daerah juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan menurun karena telah digunakan mendorong penggunaan APBD untuk kegiatan produktif bagi peningkatan kuaiitas pelayanan publik di daerah.
"Terakhir, konsumsi pemerintah tumbuh relatif stabil ditopang oleh realisasi belanja pegawai dan belanja barang," kata Luky yang juga jubir Kemenkeu itu pula.
Mengacu dokumen APBN 2016, belanja negara tahun ini dipatok Rp2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp784,1 triliun, belanja non Kementerian/Lembaga Rp541,4 triliun, dan terakhir tranfer ke daerah dan dana desa yang dipatok sebesar Rp770,2 triliun. (Antara)
Berita Terkait
-
Belanja Negara Melonjak Rp 1.082 T April 2026, Purbaya Bantah Ekonomi Tumbuh karena Dana Pemerintah
-
Defisit APBN April 2026 Tercatat Rp164,4 Triliun
-
Tembus Rp17.600, BI Dikabarkan Mulai Kehabisan Amunisi Kuatkan Rupiah
-
Rupiah Keok ke Rp17.410, Subsidi Energi Jebol Rp118 Triliun
-
Waduh! Subsidi & Kompensasi Energi Bengkak 266%, Tembus Rp118 Triliun
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
SiCepat Yakin Industri Logistik Bisa Tumbuh Dua Digit
-
Indonesia Ditinggal Investor, Singapura Jadi Bursa Saham Terbesar Asia Tenggara
-
AI Mulai Ubah Cara Anak Muda Trading Saham di Indonesia
-
Gen Z Makin Akrab dengan Paylater, Tapi Belum Disiplin Investasi
-
Siap-siap! Purbaya Mau Patuhi Perintah Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai
-
BM Emas Hadirkan Layanan Buyback Online untuk Permudah Pelanggan
-
Tugas BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia Baru Pencatatan Ekspor
-
BTN Salurkan KPP Hampir Rp3 Triliun
-
Prabowo Minta Purbaya Ganti Pimpinan Bea Cukai, Singgung Kasus Era Orde Baru
-
Pemerintah Beri Insentif Pajak 0 Persen Bagi Eksportir SDA, Ini Syaratnya