Belanja modal pemerintah di sektor riil untuk tahun 2016 semakin kencang. Aliran dana ini diharapkan menstimulus bergeraknya roda ekonomi dunia usaha swasta.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 23 Mei 2016, realisasi belanja modal pemerintah sudah mencapai Rp24 triliun. Jumlah ini setara dengan 11,9 persen dari total plafon belanja modal pemerintah dalam APBN 2016 yang sebesar Rp201,6 triliun. Penyerapan belanja modal ini tumbuh lebih dari 50 persen jika dibandingkan realisasi belanja modal akhir Mei 2015 yang mencapai Rp13,9 triliun dan akhir Mei 2014 yang mencapai Rp20,4 triliun.
Sayangnya, tren melesatnya realisasi belanja modal pemerintah ternyata tak diikuti geliat dunia usaha swasta. Bahkan sebaliknya, investasi swasta justru semakin merosot. Ini terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2016 dimana hanya tumbuh 8,4 persen menjadi Rp4.027,1 triliun. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan Maret 2016 dimana pertumbuhan kredit masih bisa tercatat 11 persen. Tren perlambatan ini terus berlanjur di April 2016 dimana kredit perbankan hanya mencapai Rp4.036,3 triliun atau tumbuh 7,7 persen dibanding April 2015.
Kepala Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muhammad Doddy Arifianto menilai banyak realisasi belanja pemerintah, terutama untuk megaproyek infrastruktur memperoleh sumber pendanaan melalui berbagai resources seperti skema public private partnership (PPP), pinjaman dari lembaga donor internasional dll. Sehingga pendanaan untuk proyek infrastruktur pemerintah tidak melulu mengandalkan permintaan kredit dari industri perbankan dalam negeri.
"Disisi lain, daya beli masyarakat Indonesia memang sedang lemah. Ini perlu waktu untuk meningkatkannya. Sementara ekonomi global juga lesu sehingga kinerja ekspor juga tidak bisa maksimal. Saya kira inilah yang membuat dunia usaha lebih banyak menunggu meskipun dibanyak daerah di Indonesia, proyek infrastruktur sudah mulai dikerjakan," kata Doddy saat dihubungi, Sabtu (11/6/2016).
Berita Terkait
-
Bahlil Sedang Urus Tata Administrasi, Tambang Emas Martabe Mau di Nasionalisasi?
-
Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
Risiko Siber dan Keberlanjutan Keuangan
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan