Belanja modal pemerintah di sektor riil untuk tahun 2016 semakin kencang. Aliran dana ini diharapkan menstimulus bergeraknya roda ekonomi dunia usaha swasta.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 23 Mei 2016, realisasi belanja modal pemerintah sudah mencapai Rp24 triliun. Jumlah ini setara dengan 11,9 persen dari total plafon belanja modal pemerintah dalam APBN 2016 yang sebesar Rp201,6 triliun. Penyerapan belanja modal ini tumbuh lebih dari 50 persen jika dibandingkan realisasi belanja modal akhir Mei 2015 yang mencapai Rp13,9 triliun dan akhir Mei 2014 yang mencapai Rp20,4 triliun.
Sayangnya, tren melesatnya realisasi belanja modal pemerintah ternyata tak diikuti geliat dunia usaha swasta. Bahkan sebaliknya, investasi swasta justru semakin merosot. Ini terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2016 dimana hanya tumbuh 8,4 persen menjadi Rp4.027,1 triliun. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan Maret 2016 dimana pertumbuhan kredit masih bisa tercatat 11 persen. Tren perlambatan ini terus berlanjur di April 2016 dimana kredit perbankan hanya mencapai Rp4.036,3 triliun atau tumbuh 7,7 persen dibanding April 2015.
Kepala Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muhammad Doddy Arifianto menilai banyak realisasi belanja pemerintah, terutama untuk megaproyek infrastruktur memperoleh sumber pendanaan melalui berbagai resources seperti skema public private partnership (PPP), pinjaman dari lembaga donor internasional dll. Sehingga pendanaan untuk proyek infrastruktur pemerintah tidak melulu mengandalkan permintaan kredit dari industri perbankan dalam negeri.
"Disisi lain, daya beli masyarakat Indonesia memang sedang lemah. Ini perlu waktu untuk meningkatkannya. Sementara ekonomi global juga lesu sehingga kinerja ekspor juga tidak bisa maksimal. Saya kira inilah yang membuat dunia usaha lebih banyak menunggu meskipun dibanyak daerah di Indonesia, proyek infrastruktur sudah mulai dikerjakan," kata Doddy saat dihubungi, Sabtu (11/6/2016).
Berita Terkait
-
Bahlil Sedang Urus Tata Administrasi, Tambang Emas Martabe Mau di Nasionalisasi?
-
Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
Risiko Siber dan Keberlanjutan Keuangan
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
Terkini
-
IHSG Loyo ke Level 7.935 Pekan Ini, Investor Asing Masih 'Buang Barang' Rp11 Triliun
-
MBG Diperlukan Di Tengah Tantangan Ekonomi?
-
POP Merek: Terobosan DJKI Percepat Layanan Publik Dalam 10 Menit
-
Pupuk Indonesia Gandeng 1.620 Inovator Demi Perkuat Kemandirian Pangan Nasional
-
Industri Sawit RI Sumbang Output Rp1.119 Triliun dan Serap 16,5 Juta Pekerja
-
Tukar Uang di BCA Minimal Berapa? Ini Tata Cara Jelang Ramadan 2026
-
Vietjet Amankan Kesepakatan US$6,1 Miliar untuk Ekspansi Asia-Pasifik
-
Wings Group Makin Agresif Buka Cabang Baru FamilyMart
-
30 Ton Bantuan Pangan di Kirim ke Aceh Tamiang
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues