LPS Ungkap Banjir Bandang Aceh, Sumut, dan Sumbar Bisa Tingkatkan Risiko Kredit Macet

Suara.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendata perbankan yang terkena dampak bencana yang terjadi di di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebanyakan, layanan perbankan yang terdampak banjir bandang di 3 wilayah tersebut adalah bank-bank daerah.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ferdinan D Purba, mengatakan, dari pengalaman sebelumnya, bencana akan berdampak terhadap kualitas aset perbankan.
Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh kelancaran debitur yang tengah terdampak bencana.

"Pemburukan sisi asetnya pasti akan berdampak. Orang-orang yang tadinya lancar ini (membayar pinjaman) jadi mulai macet jadinya," ujarnya dalam acara Literasi Keuangan dan Berasuransi, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (6/12/2025).

Menurutnya, dampak yang paling besar dari pemburukan aset tersebut cenderung akan lebih dirasakan oleh individu perbankan, terutama yang berada di wilayah Sumatera.

Kendati demikian, secara nasional, dampaknya tidak terlalu signifikan. Untuk itu, LPS berkoordinasi dengan OJK dalam membantu bank daerah yang terdampak.

"Kita akan sangat-sangat tergantung bagaimana kita bekerjasama dengan OJK ya mungkin nanti  sudah segera harus bisa lebih merespon ini untuk ketemu dengan OJK bagaimana dampaknya terhadap bank-bank disana khususnya yang," imbuhnya.

Sebagai informasi, Pemerintah berencana memberikan relaksasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk restrukturisasi dan penghapusan kredit macet.

Rencananya, bank-bank penyalur kredit UMKM akan dipanggil pekan depan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemanggilan ini bertujuan untuk berkoordinasi dan membahas isu-isu lebih lanjut terkait UMKM yang terdampak bencana.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tertekan Imbas Bencana Dahsyat Sumatera-Aceh

Kebijakan ini juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.