Pemerintah Selayaknya Perhatikan Fakir Miskin

Suara.com - Kemiskinan merupakan salah masalah krusial yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat. Masalah ini bukan hanya terjadi di  Indonesia, melainkan juga di seluruh belahan dunia. Bahkan masalah ini juga menimpa negara-negara dengan status sebagai negara maju. Berdasarkan pantauan Badan Statistik Nasional, pada September 2015, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,13 persen atau setara dengan 28,51 juta jiwa, dari total penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya strategi seperti upaya pertumbuhan ekonomi tidak lah cukup untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

Dalam acara peluncuran buku Indonesia Pro Poor Budget review 2016 bertajuk (Mimpi) Anggaran untuk Rakyat Miskin yang bertempat di Gedung Dewan Pers Jakarta (23/5), Yusuf Wibisono selaku Direktur Eksekutif IDEAS mengungkapkan bahwa kasus kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah struktural yang bersifat masif dan persisten. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya strategi penanggulangan kemiskinan yang belum tepat, yakni hanya berkaca pada pertumbuhan ekonomi dan tidak berpihak kepada fakir miskin.

“Pasca krisis ekonomi 1998, terlihat bahwa strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pertembuhan ekonomi tidak lah efektif. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam menghasilkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Yusuf .

Yusuf menjelaskan secara gamblang bahwa seluruh pro-poor measures telah menunjukan manfaat pertumbuhan ekonomi pascakrisis 1998 tidak dinikmati oleh kelompok miskin. Melainkan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dari golongan elit. Menurutnya, strategi penanggulangan kemiskinan yang hanya sekedar berfokus pada jaring pengaman sosial, perbaikan akses, pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi dengan berbasis pemikiran “poor because poor” menjadi tidak memadai.

“Penanggulangan kemiskinan di Indonesia cenderung parsial dan sektoral. Dalam artian tidak menyeluruh ke seluruh sektor. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia juga cenderung mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang hanya berdampak kepada kaum elit saja. Harapannya dengan diluncurkan buku ini, dapat dijadikan sebagai acuan bahwa sudah seharusnya anggaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga memperhatikan kaum fakir dan miskin,“ pungkasnya.