Dibanding Negara Berkembang, Infrastruktur RI Relatif Terbelakang

Indonesia berhasil keluar dari turbulensi ekonomi tahun 2015 dengan proyeksi pertumbuhan yang relatif kuat meskipun tetap menghadapi beberapa tantangan ekonomi kedepannya. Harga komoditas yang rendah menekan pendapatan pemerintah, perlambatan pertumbuhan di China membebani perdagangan, dan perkiraan kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) telah menyebabkan tekanan arus modal keluar.

"Dengan kondisi tersebut, bagaimanapun, prospek pertumbuhan Indonesia relatif tetap tinggi sekitar 5 persen untuk 2016 serta sentimen internasional tetap positif," kata Ziad Daoud, Acting Head of Economic QNB Group dalam keterangan resmi, Rabu (22/6/2016).

Proyeksi bullish (tren naik atau menguat) ini terutama merupakan hasil dari dukungan terhadap program pemerintahan Jokowi yang sering disebut sebagai program investasi infrastruktur. Ini sebuah paket sebesar 480 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) (atau 50 persen dari Produk Domestik Bruto) yang dilaksanakan selama empat tahun (2015-2019), dengan fokus pada infrastruktur energi dan transportasi. "Indikasi-indikasi awal sangat meyakinkan. Investasi, yang terutama dipimpin oleh belanja publik di sektor infrastruktur, telah menambah sekitar dua poin persentase (pps) untuk pertumbuhan PDB riil sekitar 5 persen baik pada kuartal empat 2015 dan kuartal satu 2016," ujar Ziad.

Fokus pemerintah untuk mempersempit kesenjangan infrastruktur telah memperoleh justifikasi. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging markets/EM) besar lainnya, Indonesia terlihat menonjol karena memiliki infrastruktur relatif terbelakang. Menurut World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 62 di antara 140 negara dalam hal kualitas infrastruktur, di belakang negara-negara berkembang/EM regional utama seperti Malaysia (24), China (39) dan Thailand (44). Ketersediaan infrastruktur yang sangat kurang di negeri ini adalah akibat dari kurangnya investasi yang kronis. Belanja modal publik rata-rata hanya mencapai 3,5 persen dari PDB selama tahun 2011-2014, dibandingkan dengan lebih dari 10 persen di China dan Malaysia dan di atas 5 persen di Thailand.

Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, kurangnya investasi di bidang infrastruktur telah sangat mempengaruhi konektivitas antara rumah tangga dan tempat kerja. Indonesia menderita kemacetan yang parah, penundaan dan kurangnya kapasitas di pelabuhan, bandara yang terlalu padat, sistem kereta api yang tidak memadai, kurangnya pasokan listrik dan air serta jaringan data yang lamban. Hal-hal tersebut meningkatkan biaya untuk melakukan bisnis, kesenjaangan ini begitu besar sehingga harga semen sepuluh kali lebih mahal di pulau Papua dibandingkan di Jakarta.

Ditinjau secara lebih luas, hal ini mengikis daya saing, menghambat investasi dan mengurangi potensi pertumbuhan Indonesia. Menambah dan meningkatkan kualitas infrastruktur dapat menjadi pendorong yang kuat bagi perekonomian Indonesia. "Dalam jangka pendek, akan meningkatkan permintaan domestik dan lapangan pekerjaan, dan dalam jangka panjang, hal itu dapat mendorong pertumbuhan produktivitas ekonomi secara luas," tutup Ziad.