Presiden Joko Widodo telah meresmikan Pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Selasa, (13/9/2016). Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dalam kegiatan ini.
Terminal Kalibaru dibangun dalam rangka membangun kapasitas secara bertahap untuk mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok. Kapasitas penanganan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok yang semula berkisar 5 juta TEUs/tahun pada tahun 2009-2010, ditanggulangi dalam jangka pendek dengan melakukan konfigurasi terminal, penambahan peralatan dan penataan pola operasi menjadi 7 juta TEUs/tahun. Dalam jangka panjang, kapasitas total Pelabuhan Tanjung Priok akan bertambah sebesar 11,5 juta TEUs/tahun setelah keseluruhan Terminal Kalibaru selesai.
Beroperasinya Terminal Peti Kemas Kalibaru secara komersial didukung oleh kesiapan operasional terminal peti kemas, baik dari sisi infrastruktur, suprastruktur, maupun sistem informasi di sisi dermaga, lapangan dan gate, serta sinkronisasi proses pelayanan antara terminal dengan instansi-instansi pemerintah lain seperti Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina, maupun dengan para pelaku usaha logistik dan pemilik barang.
Sebagai bagian dari Pelabuhan Kalibaru, terminal ini dipersiapkan untuk menerima kapal peti kemas generasi terkini. Terminal Peti Kemas Kalibaru merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase 1A Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. Pembangunan Fase 2 Terminal Kalibaru akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 Terminal Kalibaru. Ketika keseluruhan proyek telah selesai, akan ada total tujuh terminal peti kemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.
Terminal Kalibaru merupakan bagian dari dukungan IPC terhadap program Nawa Cita yang menjadi pedoman Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Di sisi lain, terminal ini juga diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor pelabuhan dan ekonomi sekaligus memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim.
"Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, khususnya atas dukungan yang diberikan sejak awal pada pembangunan Terminal New Priok ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN beserta semua Kementerian terkait, maupun asosiasi-asosiasi, pengguna jasa dan semua pihak yang telah mendukung perusahaan dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian terminal ini. Bagi para pengguna jasa kami, Terminal Peti Kemas Kalibaru (New Priok Container Terminal 1) siap melayani kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan khususnya untuk kargo peti kemas. Diharapkan kehadiran Terminal Peti Kemas Kalibaru dapat turut memperlancar arus kapal dan barang dalam perdagangan domestik dan internasional. Ke depan kami akan membangun kapasitas, konektivitas dan integrasi logistik maritim. Besar harapan kami Terminal Peti Kemas Kalibaru juga dapat memperkuat rantai logistik Indonesia dan dunia serta mampu memperkuat daya saing dan perdagangan Indonesia di kancah dunia," ungkap Direktur Utama Pelindo II atau IPC, Elvyn G. Masassya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2016).
Upaya perbaikan kondisi konektivitas Indonesia, termasuk dwelling time, Pelindo II juga mendukung berbagai inisiatif dan usaha pembenahan logistik maritim nasional. Sebagai salah satu upaya perbaikan mekanisme koordinasi antara operator pelabuhan dengan semua instansi terkait, dalam waktu dekat, Perusahaan juga akan melakukan Soft Launching penerapan INAPORTNET untuk pelayanan kapal dan Integrated Billing System (IBS) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Program INAPORTNET adalah inisiasi dari Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk mempercepat proses administrasi pelayanan kapal secara on-line antara Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar dengan operator pelabuhan guna melayani para penguna jasa.
"Integrated Billing System/Single Billing merupakan bagian dari program Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan Sistem Pelayanan Jasa Kepelabuhan di seluruh Pelindo I-IV untuk pengguna jasa secara on-line sehingga akan didapatkan sistem pelayanan yang terpadu dan efisien guna menekan biaya logistik," tutup Elvyn.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN
-
Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi
-
Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond