Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali meminta waktu bongkar muat (Dwelling Time) di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi dua hari. Berdasarkan laporan Direktur Utama PT Pelindo II kepada Jokowi, Dwelling Time sudah menjadi 3,2 hari.
"Dua tahun lalu saya ke sini dwelling timenya masih 6-7 hari, saya ikuti terus sampai sekarang. Tadi saya tanya, hari ini berapa hari dwelling timenya, Pelindo bilang 3,2 hari, Pak Menhub bilang 3,7 hari, ya antara itu. Saya mintanya dua (hari), jangan berhenti di 3,2 sudah senang," kata Jokowi dalam meresmikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016).
Selain itu, lanjut Jokowi, target dwelling time dua hari tersebut tidak hanya untuk Pelabuhan di Tanjung Priok, namun juga untuk semua pelabuhan di seluruh Indonesia. Dia mengungkapkan yang masih lama dwelling timenya adalah di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.
"Jangan hanya di Tanjung Priok, saya juga minta Tanjung Perak, Belawan, Makassar, semua dwelling timenya diperbaiki. Di Belawan masih 7-8 hari, jangan lagi. Mau bersaing kayak apa kalau kita masih 7-8 hari. Di Belawan coba, cara main-main seperti itu sudah tidak bisa lagi, ada delapan crane, yang dijalankan hanya satu crane untuk tawar-menawar saja, nggak bisa seperti ini. Saya pastikan, saya akan perintahkan Kapolri ke Belawan, Tanjung Perak, kalau di sini bisa 3,2 dan di sana juga harus bisa," ujar dia.
Jokowi menegaskan praktik pungutan liar dan korupsi dalam proses bongkar muat peti kemas di pelabuhan-pelabuhan harus dibersihkan.
"Cara-cara seperti itu masih diteruskan, ditinggal betul kita. Negara lain memperbaiki, kita masih 7-8 hari, ada crane delapan, yang dijalankan cuma satu, untuk apa? Untuk tawar-menawar? Masih kita terus-terusan seperti itu. Sekarang orang kabinet banyak orang lapangan dan tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Buat saya tidak bisa diteruskan seperti ini," tegas dia.
Jokowi bersyukur terminal satu Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok sudah rampung dan telah beroperasi. Namun dia juga meminta untuk terminal peti kemas lainnya segera diselesaikan.
"Dan alhamdulillah saat ini sudah selesai terminal peti kemas yang pertama, yang kedua juga segera diselesaikan, yang ketiga juga harus diselesaikan, dan terminal produk 4-5 juga harus diselesaikan. Jangan menunggu, jangan memperlambat, kalau keuangan finansial dari Pelindo II tidak cukup, gandeng swasta, investor. Persaingan sudah di depan mata, begitu terlambat ditinggal kita. Saya tanya terminal 2, 3, terminal produk 4, 5 kapan? 2019 akan kita selesaikan, dan harus selesai pada tahun itu. Karena semua negara berlomba melakukan inovasi. Menginisiasi perombakan besar-besaran untuk meningkatkan daya siang, kita juga sama, jangan menunggu lagi pelayanan, dwelling time," kata dia.
"Sekali lagi, pembangunan pelabuhan modern tidak bisa ditunda, bukan hanya perkuat konektivitas antar pulau, tetapi juga menopang arus investasi ke negara kita".
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok