Suara.com - Menurut data dari organisasi Habitat for Humanity, di seluruh dunia sekarang lebih dari 827 juta orang tinggal di daerah kumuh perkotaan, dan angka ini diperkirakan menjadi 1 miliar pada 2020.
Dampaknya, setiap tahunnya akan lebih dari 1,8 juta anak-anak meninggal karena air kotor dan sanitasi yang buruk. Laporan terbaru yang disampai kan Mckinsey mengatakan kesenjangan perumahan layak saat ini mencapai 650 juta dolar AS per tahun dan angka ini akan terus bertambah karena urbanisasi akan menyebar di kota-kota di seluruh dunia.
Diperkirakan, biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi masalah kekurangan hunian mencapai 9-11 triliun dolar AS di seluruh dunia. Namun ada beberapa ide yang dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya dana yang dibutuhkan, yakni dengan cara membuka lahan baru, mengurangi biaya kontruksi yang besar, meningkatkan pemeliharaan, dan menurunkan biaya pendanaan bagi pembeli dan pengembang.
Banyak negara telah sukses mengeksekusi proyek reklamasi, misalnya, Singapura, Denmark, Belanda, Mesir, Kenya, Jepang dan Tiongkok. Sejak abad 19, Jepang telah mereklamasi 25,000 hektar di Tokyo Bay. Namun, tentu saja hal tersebut mendatangkan kritik dari aktivis lingkungan, karena reklamasi merusak kehidupan laut dan para nelayan mengklaim hal tersebut juga mempengaruhi penghasilan mereka.
Sedangkan mengurangi biaya konstruksi bisa ditempuh dengan membangun bangunan hijau. Sebuah pengembang hunian sederhana bisa menghemat hingga 24 dolar AS per meter persegi dengan menggunakan structurally insulated panels (SIPs); dengan menggunakan SIP, pengembang juga bisa menghemat biaya material dan biaya pekerja.
Anda juga bisa menghemat energi, biaya operasi serta pemeliharaan dengan penggunaan jendela berteknologi baru. Mengenai biaya pendanaan, di masa yang akan datang diharapkan bank bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga bisa membantu dengan membangun banyak hunian terjangkau yang lebih kecil risikonya untuk mengurangi besarnya dana pembiayaan yang dibutuhkan, pembangunan hunian terjangkau ini juga membantu rakyat kecil untuk bisa melunasi pembelian rumah.
“Krisis kekurangan hunian benar-benar membutuhkan perhatian,” ucap Mart Polman, Managing Director Lamudi Indonesia, portal properti online. “Jika pemerintah yang ada di dunia ini tidak menanggapinya dengan serius, sudah pasti akan menimbulkan konsekuensi yang sangat berat,” tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
Terkini
-
Ini Isi Pertemuan Prabowo dengan Chatib Basri di Istana
-
Lauk Ayam dan Usus Mulai Naik di Warteg, Kelas Menengah Mulai Kurangi Porsi
-
Tanggapi Isu 'Sell Indonesia', Bos OJK Beri Peringatan Keras ke Investor
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
-
Benarkah Rumor Reshuffle Menkeu Purbaya Buat IHSG dan Rupiah Kompak Rebound?
-
Kewalahan Rupiah Terus Loyo, BI Keluarkan 5 Jurus
-
Ternyata Selama Ini MinyaKita Dipakai untuk Bansos, Jadinya Langka di Warung
-
IHSG Terlalu Perkasa Hari Ini Naik 7%, Saham BBCA dan BBRI Jadi Buruan
-
BRI Hadirkan QRIS Cross Border BRImo di China, Permudah Transaksi Nasabah di Luar Negeri