Suara.com - Menurut data dari organisasi Habitat for Humanity, di seluruh dunia sekarang lebih dari 827 juta orang tinggal di daerah kumuh perkotaan, dan angka ini diperkirakan menjadi 1 miliar pada 2020.
Dampaknya, setiap tahunnya akan lebih dari 1,8 juta anak-anak meninggal karena air kotor dan sanitasi yang buruk. Laporan terbaru yang disampai kan Mckinsey mengatakan kesenjangan perumahan layak saat ini mencapai 650 juta dolar AS per tahun dan angka ini akan terus bertambah karena urbanisasi akan menyebar di kota-kota di seluruh dunia.
Diperkirakan, biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi masalah kekurangan hunian mencapai 9-11 triliun dolar AS di seluruh dunia. Namun ada beberapa ide yang dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya dana yang dibutuhkan, yakni dengan cara membuka lahan baru, mengurangi biaya kontruksi yang besar, meningkatkan pemeliharaan, dan menurunkan biaya pendanaan bagi pembeli dan pengembang.
Banyak negara telah sukses mengeksekusi proyek reklamasi, misalnya, Singapura, Denmark, Belanda, Mesir, Kenya, Jepang dan Tiongkok. Sejak abad 19, Jepang telah mereklamasi 25,000 hektar di Tokyo Bay. Namun, tentu saja hal tersebut mendatangkan kritik dari aktivis lingkungan, karena reklamasi merusak kehidupan laut dan para nelayan mengklaim hal tersebut juga mempengaruhi penghasilan mereka.
Sedangkan mengurangi biaya konstruksi bisa ditempuh dengan membangun bangunan hijau. Sebuah pengembang hunian sederhana bisa menghemat hingga 24 dolar AS per meter persegi dengan menggunakan structurally insulated panels (SIPs); dengan menggunakan SIP, pengembang juga bisa menghemat biaya material dan biaya pekerja.
Anda juga bisa menghemat energi, biaya operasi serta pemeliharaan dengan penggunaan jendela berteknologi baru. Mengenai biaya pendanaan, di masa yang akan datang diharapkan bank bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga bisa membantu dengan membangun banyak hunian terjangkau yang lebih kecil risikonya untuk mengurangi besarnya dana pembiayaan yang dibutuhkan, pembangunan hunian terjangkau ini juga membantu rakyat kecil untuk bisa melunasi pembelian rumah.
“Krisis kekurangan hunian benar-benar membutuhkan perhatian,” ucap Mart Polman, Managing Director Lamudi Indonesia, portal properti online. “Jika pemerintah yang ada di dunia ini tidak menanggapinya dengan serius, sudah pasti akan menimbulkan konsekuensi yang sangat berat,” tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 5 Rekomendasi Parfum di Indomaret yang Tahan Lama untuk Salat Id
Pilihan
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
Terkini
-
Menhub Kesal Banyak Truk Masih Wara-wiri Saat Mudik Lebaran
-
Rokok Ilegal Akan Makin Bebas Berkeliaran Gegara Aturan Ini
-
Proyek Geothermal Kamojang Digenjot, Rampung 2 Bulan Lebih Cepat
-
Emas Antam Diproyeksi Turun, Cek Ramalan Harganya untuk Pekan Depan
-
Nasabah Diminta Waspada Penipuan Digital Jelang Idulfitri, Salah Satunya Promo Belanja
-
BCA Ubah Jam Operasional Kantor Cabang Selama Nyepi dan Libur Lebaran, Catat Jadwalnya
-
Saham Energi Bersih Dinilai Menjanjikan di Era Transisi Energi
-
Pemerintah Masih Kaji Batas Nikotin dan Tar Produk Tembakau
-
Kuartal I Nihil IPO, BEI Pede Perdagangan Saham Tetap Ngebut
-
Emiten SMRA Sulap 850 Hektare di Gading Serpong Jadi Kawasan Hunian Terpadu