Suara.com - Menurut data dari organisasi Habitat for Humanity, di seluruh dunia sekarang lebih dari 827 juta orang tinggal di daerah kumuh perkotaan, dan angka ini diperkirakan menjadi 1 miliar pada 2020.
Dampaknya, setiap tahunnya akan lebih dari 1,8 juta anak-anak meninggal karena air kotor dan sanitasi yang buruk. Laporan terbaru yang disampai kan Mckinsey mengatakan kesenjangan perumahan layak saat ini mencapai 650 juta dolar AS per tahun dan angka ini akan terus bertambah karena urbanisasi akan menyebar di kota-kota di seluruh dunia.
Diperkirakan, biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi masalah kekurangan hunian mencapai 9-11 triliun dolar AS di seluruh dunia. Namun ada beberapa ide yang dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya dana yang dibutuhkan, yakni dengan cara membuka lahan baru, mengurangi biaya kontruksi yang besar, meningkatkan pemeliharaan, dan menurunkan biaya pendanaan bagi pembeli dan pengembang.
Banyak negara telah sukses mengeksekusi proyek reklamasi, misalnya, Singapura, Denmark, Belanda, Mesir, Kenya, Jepang dan Tiongkok. Sejak abad 19, Jepang telah mereklamasi 25,000 hektar di Tokyo Bay. Namun, tentu saja hal tersebut mendatangkan kritik dari aktivis lingkungan, karena reklamasi merusak kehidupan laut dan para nelayan mengklaim hal tersebut juga mempengaruhi penghasilan mereka.
Sedangkan mengurangi biaya konstruksi bisa ditempuh dengan membangun bangunan hijau. Sebuah pengembang hunian sederhana bisa menghemat hingga 24 dolar AS per meter persegi dengan menggunakan structurally insulated panels (SIPs); dengan menggunakan SIP, pengembang juga bisa menghemat biaya material dan biaya pekerja.
Anda juga bisa menghemat energi, biaya operasi serta pemeliharaan dengan penggunaan jendela berteknologi baru. Mengenai biaya pendanaan, di masa yang akan datang diharapkan bank bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga bisa membantu dengan membangun banyak hunian terjangkau yang lebih kecil risikonya untuk mengurangi besarnya dana pembiayaan yang dibutuhkan, pembangunan hunian terjangkau ini juga membantu rakyat kecil untuk bisa melunasi pembelian rumah.
“Krisis kekurangan hunian benar-benar membutuhkan perhatian,” ucap Mart Polman, Managing Director Lamudi Indonesia, portal properti online. “Jika pemerintah yang ada di dunia ini tidak menanggapinya dengan serius, sudah pasti akan menimbulkan konsekuensi yang sangat berat,” tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
USS Jakarta 2025 x BRI: Nikmati Belanja Fashion, Sneakers dan Gaya Hidup Urban dengan Promo BRI
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Dapat Tax Holiday, Bahlil Pastikan PT Lotte Chemical Indonesia Perluas Pabrik di Cilegon
-
Menteri UMKM Tuding Bea Cukai sebagai Biang Kerok Lolosnya Pakaian Bekas Impor
-
Menperin Agus Sumringah: Proyek Raksasa Lotte Rp65 Triliun Bakal Selamatkan Keuangan Negara!
-
Cara Daftar Akun SIAPkerja di Kemnaker untuk Ikut Program Magang Bergaji
-
Presiden Prabowo Guyur KAI Rp5 T, Menperin Agus: Angin Segar Industri Nasional!
-
Selain Pabrik Raksasa Lotte, Prabowo Pacu 18 Proyek Hilirisasi Lain: Apa Saja Targetnya?
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
Harga Pupuk Subsidi Turun, Menko Pangan Apresiasi Pupuk Indonesia