Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan sertifikasi kepada 1.989 tenaga kerja konstruksi. Sertifikasi dilakukan melalui uji kompetensi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli.
Pembukaan kegiatan sertifikasi massal tersebut dibuka oleh Dirjen Bina Kontruksi Yusid Toyib mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Pintu VII Gelora Bung Karno, Komplek Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Dalam sambutannya Yusid Toyib mengatakan, kegiatan ini menunjukkan betapa pentingnya peran pembinaan jasa kontruksi untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan siap menghadapi persaingan global.
"Saya optimis, bahwa target sertifikasi pekerja kontruksi dapat tercapai,” katanya.
Ditambahkannya sertifikasi ini sebenarnya sudah lama dilakukan yaitu sejak tahun 1999 ketika masih Badan Pembinaan Kontruksi. “Nah Sekarang sudah Ditjen Bina Kontruksi dan kita gebrak besar-besaran bahwa sertifikasi itu harus," terangnya.
Untuk meningkatkan sertifikasi pekerja konstruksi, Kementerian PUPR juga melakukan jemput bola ke seluruh Indonesia. "kita siapkan Mobile Training Unit (MTU) dan disebar di 34 Provinsi, agar para pekerja dibidang kontruksi di daerah memiliki sertifikat, “tambahnya.
Sementara itu Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir dalam laporannya mengatakan, peserta uji kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja Trampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli berasal dari pekerja kegiatan-kegiatan strategis di lingkup Internal Kementerian PUPR dan Kegiatan Strategis BUMN dan Swasta.
Sebanyak 1.989 peserta sertifikasi terdiri dari 1.737 orang peserta Sertifikasi Tenaga Terampil (SKTK) meliputi : tukang, mandor, drafter, surveyor, operator pelaksana, pengawas dan sebanyak 252 orang Peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli meliputi Bimbingan Teknis SMK3, Manajemen Kontruksi dan Sistem Manajemen Mutu.
Para peserta tersebut menurutnya, bekerja pada kegiatan-kegiatan di proyek-proyek strategis antara lain : Renovasi Gelora Bung Karno, Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran, Pembangunan Tol Akses Tanjung Priok, Pembangunan Tol Cisumdawu, Peningkatan Jalan Lingkar Luar Soekarno Hatta - Gedebage Bandung, Normalisasi Kali Ciliwung, Sodetan Ciliwung-BKT, dan Pembangunan MRT Jakarta.
Dalam kegiatan ini, 27 Tim Asesor dilibatkan, yang terdiri dari 16 Tim Asesor untuk pelaksanaan Assessment di DKI Jakarta yang terdiri dari 5 Tim dari LPJKP DKI Jakarta, 7 Tim dari LPJK Nasional dan 4 Tim Supporting dari LPJKP Jawa Tengah. Sementara 11 Tim Asesor berasal dari LPJKP Jawa Barat untuk pelaksanaan Assessment di Jawa barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM