Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengingatkan agar Kementerian BUMN tidak memaksakan diri supaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakuisisi 50 persen saham PT Pertamina Geotermal Energ (PGE). Sebab bisnis panas bumi bukanlah bidang dan keahlian PLN sejak lama.
"Saya kira memang betul kritik Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebaiknya PLN tidak buru-buru masuk panas bumi," kata Kurtubi saat dihubungi Suara.com, Jumat (28/10/2016).
Kurtubi menambahkan bahwa pengembangan panas bumi membutuhkan keahlian perusahaan yang bergerak di sektor minyak bumi dan gas (migas) seperti PT Pertamina. Sebab pengembangan panas bumi membutuhkan investasi pengeboran (drilling), pemahaman soal geologi, dan lain sebagainya. "Itu yang punya keahlian adalah Pertamina atau perusahaan migas lain. PLN tidak punya keahlian dan pengalaman disitu," ujar Politisi Nasdem tersebut.
Kurtubi khawatir, jika akuisisi PLN terhadap anak usaha Pertamina, PGE terus dipaksakan, dampaknya akan buruk bagi pengembangan PGE sendiri. Terlebih Pertamina sudah terbukti punya pengalaman mengembangkan pembangkit listrik panas bumi. "Pertamina sudah terbukti dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang, Kabupaten Garut, Jawa Barat," tutur Kurtubi.
Sebagaimana diketahui, pada Kamis (27/10/2016), Menteri ESDM Ignasius Jonan mengkritik PLN agar fokus terlebih dahulu membangun transmisi tenaga listrik dibanding mengurusi persoalan panas bumi. Menurut Jonan, pembangunan transmisi tenaga listrik mutlak dilakukan agar distribusi kelistrikan merata di wilayah Tanah Air. Dia menjelaskan, saat ini rasio elektrifikasi Indonesia memang sudah mencapai 88,3 persen.
Jonan mengakui, masuknya PLN ke bisnis panas bumi sebenarnya bisa dimaklumi. Ini terkait untuk mencapai kondisi kelistrikan yang lebih efisien. Namun ia khawatir jika fokus PLN malah terpecah-pecah.
Sekedar informasi, PLN diperintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengakuisisi 50 persen saham PGE untuk kembali menggiatkan lini bisnis panas bumi. PLN pun diketahui akan ikut lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Salak dan Darajat milik Chevron.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Potensi Pemasukan Negara Hilang dari Program MBG, Ini Penjelasan DJP
-
Saham BBCA Diserbu Asing, Target Harganya Bisa Capai Segini
-
4 Perusahaan Ini Bakal Lakukan PHK, Lebih dari 5.000 Pekerja Terdampak
-
IHSG Diprediksi di Zona Hijau, Ini 3 Saham Pilihan yang Wajib Dipantau Pekan Ini
-
Bisnis Kedai Kopi Makin Ketat, Konsep 'Rumah Kedua' Jadi Senjata Bertahan
-
Rupiah Terus Melemah, Bank Mega Syariah Jamin Kinerja Kredit Komersial Tak Kendur
-
PTPN Investasi di Kesehatan Karyawan, Bidik SDM Lebih Produktif
-
Tak Mau Kalah dari Changi dan KLIA, Bandara Minangkabau Bidik Jadi Hub Penerbangan
-
Dirjen Pajak Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Berpotensi Hilangkan Penerimaan Negara
-
IHSG Dibayangi Sentimen Global dan MSCI, Cek Rekomendasi Saham Senin Ini!