Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengingatkan agar Kementerian BUMN tidak memaksakan diri supaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakuisisi 50 persen saham PT Pertamina Geotermal Energ (PGE). Sebab bisnis panas bumi bukanlah bidang dan keahlian PLN sejak lama.
"Saya kira memang betul kritik Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebaiknya PLN tidak buru-buru masuk panas bumi," kata Kurtubi saat dihubungi Suara.com, Jumat (28/10/2016).
Kurtubi menambahkan bahwa pengembangan panas bumi membutuhkan keahlian perusahaan yang bergerak di sektor minyak bumi dan gas (migas) seperti PT Pertamina. Sebab pengembangan panas bumi membutuhkan investasi pengeboran (drilling), pemahaman soal geologi, dan lain sebagainya. "Itu yang punya keahlian adalah Pertamina atau perusahaan migas lain. PLN tidak punya keahlian dan pengalaman disitu," ujar Politisi Nasdem tersebut.
Kurtubi khawatir, jika akuisisi PLN terhadap anak usaha Pertamina, PGE terus dipaksakan, dampaknya akan buruk bagi pengembangan PGE sendiri. Terlebih Pertamina sudah terbukti punya pengalaman mengembangkan pembangkit listrik panas bumi. "Pertamina sudah terbukti dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang, Kabupaten Garut, Jawa Barat," tutur Kurtubi.
Sebagaimana diketahui, pada Kamis (27/10/2016), Menteri ESDM Ignasius Jonan mengkritik PLN agar fokus terlebih dahulu membangun transmisi tenaga listrik dibanding mengurusi persoalan panas bumi. Menurut Jonan, pembangunan transmisi tenaga listrik mutlak dilakukan agar distribusi kelistrikan merata di wilayah Tanah Air. Dia menjelaskan, saat ini rasio elektrifikasi Indonesia memang sudah mencapai 88,3 persen.
Jonan mengakui, masuknya PLN ke bisnis panas bumi sebenarnya bisa dimaklumi. Ini terkait untuk mencapai kondisi kelistrikan yang lebih efisien. Namun ia khawatir jika fokus PLN malah terpecah-pecah.
Sekedar informasi, PLN diperintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengakuisisi 50 persen saham PGE untuk kembali menggiatkan lini bisnis panas bumi. PLN pun diketahui akan ikut lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Salak dan Darajat milik Chevron.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Ignasius Jonan 2 Jam Bertemu Prabowo, Bahas Proyek Kereta Cepat Bareng AHY?
-
Jadwal Pembagian Dividen AVIA, Tembus Rp 600 Miliar untuk Pemegang Saham
-
BRI Peduli dan YBM BRILian Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Banjir Sukabumi
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Menkeu Purbaya Sebut Krisis China Tak Mungkin, Singgung Sistem Komunis
-
Menkeu Purbaya Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Tembus 5,5 Persen
-
Produsen Vaksin Global Bakal Gunakan AI Demi Hadapi Pandemi Berikutnya
-
Suara dari Timur: Mengenang Ajoeba Wartabone dan Api Persatuan Indonesia
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi