Suara.com - Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai PT Pertamina lebih siap dan memenuhi sejumlah syarat untuk menjadi pemimpin "holding" (induk usaha) BUMN Energi yang dijadwalkan terbentuk pada tahun 2016.
"Pertamina memiliki kriteria menjadi induk holding BUMN antara lain pengalaman dalam menjalankan korporasi dalam skala global, penguasaan aset dalam jumlah besar, serta kemampuan dalam menghasilkan laba usaha," kata Sofyano ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, jika Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham perusahaan milik negara menunjuk Pertamina sebagai holding BUMN Energi yang membawahi PT PGN Tbk dan termausk PT PLN (Persero) tidak ada masalah karena holding sifatnya lebih pada koordinasi.
Sejauh ini, holding BUMN Energi masih dalam tahap penjajagan dan evaluasi, karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya.
"Dibutuhkan payung hukum bahwa Pertamina merupakan induk holding energi yang membawahi perusahaan migas, listrik, panas bumi, dan lain-lain," ujar Sofyano.
Sementara itu, Direktur Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebutkan bahwa holding energi merupakan holding raksasa atau super holding.
"Bicara soal holding besar, Pemerintah bisa merujuk keberhasilan Khazanah, Malaysia atau Temasek, Singapura. Keduanya terbukti efisien dan bisa bersaing di tingkat dunia," tegas Marwan.
Saat ini tambahnya, Kementerian BUMN sudah merupakan holding besar, tapi kalau sektor belum ada holdingnya sehingga ada persaingan yang kurang sehat. "Antara PGN dan Pertagas terjadi duplikasi pembangunan sarana, tapi ada juga sarana yang tidak dibangun. Implikasinya bisa menyebabkan harga gas mahal karena adanya persaingan," kata Marwan.
Menurutnya, bisa saja PLN di bawah holding energi dengan koordinator Pertamina, namun tidak mendesak karena PLN sedang mendapat tugas menyelesaikan masalah kelistrikan pada program 35.000 MW.
"PLN masih mengemban tugas untuk mengaliri listrik seluruh Indonesia dengan harga murah, dan fokus pada distribusi dan transmisi listrik," ujarnya.
Sebelumnya berkembang wacana bahwa penggabungan PLN dan Pertamina yang sudah ditunjuk sebagai holding energi merupakan hal yang ideal dibandingkan rencana PLN mengakuisi saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan Pertamina.
Dengan penggabungan tersebut, Pertamina sebagai induk usaha nantinya tidak akan kesulitan memasok BBM dan panas bumi yang dibutuhkan PLN untuk memproduksi listrik. Costnya dianggap akan jadi lebih murah jika PLN jadi anak usaha Pertamina.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hari Poernomo sebelumnya mengatakan bahwa kekuatan Pertamina sebagai holding BUMN energi akan semakin kuat jika PLN ikut bergabung ke dalamnya. [Antara]
Tag
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga