Sebagai langkah konkrit Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008 khususnya untuk menghindari praktik monopoli maka saat ini pelaksanaan kegiatan jasa kepelabuhanan tidak hanya dikuasai oleh satu operator pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP), namun juga perlu didorong peran swasta dalam pengoperasian pelabuhan.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menunjuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yaitu PT. Krakatau Bandar Samudera (PT. KBS) untuk melakukan konsesi pada Terminal Cigading Pelabuhan Banten yang dituangkan dalamPenandatanganan Perjanjian Konsesi Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Cigading yang dilaksanakan pada hari Senin (14/11/2016) di Ruang Sriwijaya Kantor Puast Kementerian Perhubungan.
Perjanjian konsesi tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten Ir. Abdul Aziz, MM, dengan Direktur Utama PT. Krakatau Bandar Samudera,Tonno Sapoetro, dan disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini diwakili Direktur Kepelabuhanan, Ir. Mauritz H.M. Sibarani, DESS, ME.
PT. Krakatau Bandar Samudera (PT. KBS) merupakanBadan Usaha Pelabuhan yang telah mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Krakatau Seteel dan telah digunakan untuk melayani kepentingan umum di Cigading Pelabuhan Banten. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepelabuhanan diatur bahwa penggunaan TUKS untuk melayani kepentingan umum dapat dilakukan setelah mendapat konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan. Dalam perjanjian konsesi ini disepakati bahwa PT. KBS akan mengkonsesikan 4 (empat) dermaga dengan jangka waktu konsesi selama 75 tahun dan besaran konsesi 3% dari pendapatan bruto, di mana setelah masa konsesi berakhir fasilitas hasil konsesi akan diserahkan kepada pemerintah.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Terminal Krakatau Bandar Samudera yang lebih dikenal sebagai Terminal Cigading merupakan salah satu pelabuhan di Indonesia yang sedang berkembang pesat yang memiliki potensi yang sangat besar dalam melayani kegiatan bongkar muat dan logistik dan merupakan pusat konsolidasi dan distribusi barang yang terletak di kawasan industri vital yang dapat dengan mudah diakses dari Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi Jawa Barat sehingga sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan terhadap hinterland di sekitar wilayah tersebut.
“Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah selaku regulator dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) baik BUMN ataupun swasta murni diharapkan dapat semakin memberikan pelayanan yang efektif dan efisien untuk menekan waktu bongkar muat barang yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya logistik,” ungkap Dirjen Hubla dalam keterangan resmi, Senin (14/11/2016).
Selanjutnya, Tonny juga berharap kerjasama ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan dengan penyerapan tenaga kerja serta usaha kecil yang akan memberikan nilai tambah ekonomi pada daerah sekitar.
“Semoga dengan adanya kemudahan dalam investasi swasta di bidang kepelabuhanan dapat mendorong pihak swasta lainnya untuk dapat membangun pelabuhan-pelabuhan umum lainnya sehingga tercipta kompetisi yang sehat di dalammeningkatkan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Kementerian Perhubungan,” pungkas Tonny.
Adapun Terminal Cigading pada awalnya digunakan untuk menyediakan fasilitas bongkar muat untuk semua bahan baku, produk, dan suku cadang PT. Krakatau Steel, namun sejalan dengan peningkatan kegiatan permintaan perlayanan jasa kepelabuhanan, saat ini PT. KBS telah mengelola kargo curah (bulk)baik berupa bahan baku bijih besi, curah kering seperti gypsum, gula, soya bean meal dan batu bara. Selanjutnya, sesuai arahan Menteri Perhubungan, Kepala Kantor KSOP Kelas I Banten dengan Direktur PT. KBS telah menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 2 November 2016 bahwa Terminal Cigading akan mengusahakan jasa kepelabuhanan dengan jenis komoditi khusus curah.
Baca Juga: PT KAI Siapkan 13 Kereta Tambahan untuk Natal dan Tahun Baru 2017
Berita Terkait
-
Lanud Wiriadinata Disiapkan untuk Penerbangan Komersial
-
Menhub: Bandara Nusawiru Untuk Majukan Jawa Bagian Selatan
-
Jumlah penumpang di 13 Bandara Angkasa Pura II Naik 12,6 Persen
-
Menhub Minta Maskapai di Papua Disiplin Pada SOP Penerbangan
-
Pelabuhan Tanjung Priok Laksanakan Go Live Aplikasi Inaportnet
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak