Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang menghabiskan anggaran Rp300 Triliun di era pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan era SBY itu disampaikan Jokowi untuk membandingkan kebijakannya untuk menyamakan harga BBM di daerah terpencil Papua dengan di Jawa, dari Rp60 ribu hingga Rp100 ribu menjadi Rp6.450.
"Dulu bensin di daerah Papua Rp60 ribu sampai Rp100 ribu, dan sekarang harganya sama dengan di Jawa. Ini adalah salah satu keadilan sosial yang harus kita wujudkan," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2016) malam.
Jokowi mengaku untuk menurunkan harga BBM di wilayah Papua tersebut banyak pihak yang menetang dan mempermasalahkan. Sebab PT Pertamina harus membeli sejumlah pesawat angkut BBM yang menghabiskan dana sekitar Rp850 Miliar.
Jokowi pun lalu membandingkan dengan uang negara yang harus dikeluarkan saat subsidi BBM di era SBY sebesar Rp300 triliun pertahun. Subsidi ratusan triliun itu justru lebih banyak dinikmati kelas menangah atas yang menggunakan kendaraan roda empat, namun tidak untuk masyarakat di daerah terpencil.
"Dulu subsidi BBM Rp300 triliun, diam semuanya. Ini Rp800 miliar saja kok rame?" ujar dia.
Dia menuturkan, selama ini masyarakat di Papua memang tidak protes dan hanya diam saja dengan kondisi harga BBM yang sangat Mahal itu. Hal itu berbeda dengan masyarakat di Jakarta, BBM naik Rp1000 saja langsung terjadi demonstrasi besar.
"Mentang mentang yang di Papua diam, terus harus kita beri Rp60 terus? Kan tidak. Kita harus adil, harus fair," tutur Jokowi.
Seperti diketahui, diaawal pemerintahannya, Jokowi memutuskan mencabut subsidi BBM. Subsidi itu dialihkan untuk hal yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Hari Ibu di Banten
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Kuota Impor, SPBU Swasta, dan Konsistensi Kebijakan
-
Pekerjaan M. Qodari Sebelum Jabat KSP, Hartanya Tembus Rp 260 Miliar
-
Kabar Gembira untuk UMKM! Pajak Final 0,5 Persen Diperpanjang Hingga 2029, Beban Usaha Makin Ringan!
-
Bos BI Senang Pemerintah Guyur Dana Rp 200 Triliun ke Bank, Likuiditas Luber
-
Penyaluran Kredit Meski Gacor Demi Pertumbuhan Ekonomi Konsisten di 5 Persen
-
Bos Danantara Bakal Guyur Lagi KUR Perumahan Hingga Rp 250 Triliun
-
Bukan Reshuffle Kabinet, Ini Pendorong IHSG Bisa Tembus Level 8.000
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?
-
Salah Paham Produk Vape Bikin Industri Tembakau Alternatif Terancam