Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pembangunan Jalan Trans Papua. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimis Jalan Trans Papua bisa tersambung seluruhnya pada 2018-2019 sesuai dengan target.
"Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4.330,07 Km. Sampai akhir tahun 2016, sudah tembus 3.851,93 Km. Target sampai akhir 2017 bertambah menjadi kurang lebih 3.963,87 Km, sehingga pada akhir tahun ini tersisa 366,20 Km saja, ” kata Menteri dalam keterangan resmi, Jumat (27/1/2017).
Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun lalu mencapai 231,27 km, untuk tahun ini akan ada penambahan jalan baru 143,35 Km.
Salah satu ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 Km yang ditargetkan tersambung tahun ini. Kehadiran jalan tersebut sangat penting untuk menekan tingkat kemahalan yang dialami masyarakat yang tinggal di pegunungan Wamena, Papua.
Rencanannya pada akhir Januari 2017 atau awal Februari 2017 ruas tersebut akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo.
Terkait Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 km, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 Km, sementara tahun 2017 akan dibangun 8 Km jalan baru, sehingga hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 Km sudah tembus.
Menteri Basuki mengungkapkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah telah memberi dampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global. Data hasil riset Global Competitiveness Index Tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 64, atau naik dari tahun 2015 di peringkat 72.
"Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi ketimpangan. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki menambahkan pembangunan daerah perbatasan dan pinggiran tidak hanya sekedar membangun jalan untuk konektivitas antar daerah, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun 4 Overpass di Tahun Ini
Dikatakan Menteri Basuki, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi.
Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program selain jalan akses, yakni irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya dan sebagainya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
BEI Gembok Tiga Saham Sekaligus, Satu Emiten dari BUMN
-
Purbaya Suntik Lagi Rp100 Triliun ke Himbara, OJK Yakin Bisa Turunkan Suku Bunga
-
"Berburu" Saldo Lebaran, Link DANA Kaget Bikin Hari Raya Makin Berlimpah Rejeki
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan