Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pembangunan Jalan Trans Papua. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimis Jalan Trans Papua bisa tersambung seluruhnya pada 2018-2019 sesuai dengan target.
"Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4.330,07 Km. Sampai akhir tahun 2016, sudah tembus 3.851,93 Km. Target sampai akhir 2017 bertambah menjadi kurang lebih 3.963,87 Km, sehingga pada akhir tahun ini tersisa 366,20 Km saja, ” kata Menteri dalam keterangan resmi, Jumat (27/1/2017).
Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun lalu mencapai 231,27 km, untuk tahun ini akan ada penambahan jalan baru 143,35 Km.
Salah satu ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 Km yang ditargetkan tersambung tahun ini. Kehadiran jalan tersebut sangat penting untuk menekan tingkat kemahalan yang dialami masyarakat yang tinggal di pegunungan Wamena, Papua.
Rencanannya pada akhir Januari 2017 atau awal Februari 2017 ruas tersebut akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo.
Terkait Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 km, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 Km, sementara tahun 2017 akan dibangun 8 Km jalan baru, sehingga hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 Km sudah tembus.
Menteri Basuki mengungkapkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah telah memberi dampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global. Data hasil riset Global Competitiveness Index Tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 64, atau naik dari tahun 2015 di peringkat 72.
"Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi ketimpangan. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki menambahkan pembangunan daerah perbatasan dan pinggiran tidak hanya sekedar membangun jalan untuk konektivitas antar daerah, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun 4 Overpass di Tahun Ini
Dikatakan Menteri Basuki, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi.
Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program selain jalan akses, yakni irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya dan sebagainya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Tahun 2026? Ini Faktanya
-
Purbaya dan Tito Surati Pemda, Minta Kurangi Seminar hingga Perjalanan Dinas demi Efisiensi
-
Tren Mudik Hijau Melesat: Pengguna Mobil Listrik Naik Dua Kali Lipat, PLN Siagakan 4.516 SPKLU
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
-
Mengapa SK PPPK Paruh Waktu Belum Muncul di MyASN? Ini Solusinya
-
Purbaya Minta 'BUMN Kemenkeu' Turun Tangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
BNPB: Rumah Korban Bencana Aceh dan Sumatera Dilengkapi Sertifikat Tanah Resmi
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
Pemerintah Tetapkan SOP Ketat Cegah Masuknya Zat Radioaktif di Tanjung Priok