Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut sejumlah opsi terkait pembelian 10,46 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Menurut Luhut seusai Workshop Pengelolaan Sampah di Pantai dan Laut di Jakarta, Senin (27/2/2017), BUMN bisa saja menjadi salah satu pihak yang dapat membeli divestasi saham PTFI.
"Ya bisa jadi begitu. Bisa jadi juga orang lain membeli sahamnya. Kita enggak tahu juga karena ada opsi-opsi lain," katanya.
Luhut sendiri mengadakan pertemuan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Senin siang (27/2/2017). Namun, ia tidak mengatakan secara gamblang bahwa Inalum tengah disiapkan untuk membeli saham PTFI.
"Bisa saja disiapkan Inalum dengan Antam. Bisa saja Inalum, Antam dengan 'private sector' (swasta)," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam itu juga mengaku masih akan melihat pilihan terbaik untuk melakukan pembelian divestasi saham.
Kendati demikian, Luhut memastikan harus ada pembicaraan baik-baik dengan perusahaan tambang Amerika Serikat itu. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia juga tidak boleh dikorbankan.
"Nantilah kita lihat. Biar kita bicara baik-baik dengan Freeport. Tentu kita cari solusi supaya 'win win', tapi enggak boleh mengorbankan kepentingan nasional kita," katanya.
Baca Juga: Kementerian ESDM Sebut Freeport Lebih Suka Rumahkan Karyawan
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengaku masih menunggu arahan pemerintah untuk membeli 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Budi dalam diskusi "Peranan Holding BUMN Pertambangan dalam Mengembangankan Pertambangan Minerba di Indonesia" di Jakarta, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk membentuk holding BUMN pertambangan di mana 9,36 persen saham pemerintah di PTFI akan dialihkan.
"Sekarang kita bentuk holdingnya dulu karena memang belum ada arahan dari pemerintah arahnya ke mana," katanya.
Yang jelas, lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu Kementerian BUMN akan menampung 9,36 persen saham eksisting pemerintah di PTFI.
"Kami sudah dapat persetujuan Freeport. Ke depan kita tunggu dari pemerintah karena itu memang wewenangnya Kementerian ESDM," ujarnya.
Budi juga mengaku pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membeli 10,64 persen saham PTFI. Menurut dia, pemerintah nantinya bisa saja tidak 100 persen menanggung secara finansial.
"Bisa saja kan 'join venture' juga dengan mereka atau dengan yang juga bisa. Terbuka banyak opsi. Kalau kemampuan finansial dan operasionalnya bisa," imbuhnya.
PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum akan menjadi induk holding pertambangan yang terdiri dari Aneka Tambang (Persero) Tbk, Bukit Asam (Persero) Tbk, serta Timah (Persero) Tbk, yang ditargetkan rampung tahun ini. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan