Jaminan Hidup di Garut Kisruh, Kemensos Minta Pendataan Ulang

Kementerian Sosial meminta Pemerintah Kabupaten Garut melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima jaminan hidup (Jadup) korban banjir bandang.

Langkah tersebut diambil menyusul terjadinya kisruh pembagian Jadup korban banjir bandang lantaran dinilai tidak sesuai ketentuan di Kelurahan Pamingkir, Kecamatan Garut Kota, Jawa Barat.

Menurut warga setempat, seharusnya setiap jiwa mendapatkan bantuan jadup. Namun pada kenyataannya bantuan yang mereka terima hanya dihitung per kepala keluarga (KK).

"Saya harapkan kisruh pembagian jadup ini segera diatasi. Setelah saya koordinasi sebenarnya Pemkab Garut sudah melaksanakan pembayaran sesuai dengan data yg tertuang dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penerima Jadup," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kamis (9/3/2017).

Khofifah mengatakan, sesaat setelah mendengar kabar adanya kisruh, Kemensos langsung melakukan kroscek kepada Pemkab Garut. Oleh Kepala Dinas Sosial setempat diterangkan jika pembagian berdasarkan hasil pendataan awal, dimana banyak data KK yg jumlah jiwanya 1 orang. Namun, ketika dilakukan pembayaran beberapa KK mengajukan klaim bahwa masih banyak jiwa yg belum masuk SK.

Khofifah menyampaikan bahwa jumlah uang yang ditransfer Kemensos kepada Pemkab Garut pun telah mendasarkan pada SK. Artinya tidak ada pemotongan atau penyelewengan seperti yang dipersangkakan warga Kelurahan Pamingkir, Kecamatan Garut Kota, Garut.

"Karenanya kami minta Pemkab segera data ulang. Nanti akan diajukan kembali secepatnya untuk diberikan tambahan bantuan jadup," imbuhnya.

Dasar pemberian bantuan Jadup, kata Khofifah, adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015. Dalam Permensos tersebut disebutkan penerima Jadup adalah keluarga yang mengalami kerusakan rumah berat dan diberikan satu kali setelah masa tanggap darurat selesai.

Baca Juga: Khofifah Desak Pemerintah Desa Aktif Data Warga Miskin

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan setelah verifikasi ulang dilakukan, maka Bupati Garut akan mengeluarkan SK baru yang menjadi acuan pembagian Jadup. Ia berharap tidak ada lagi terjadi kisruh saat pembagian.

"Kepada tim di lapangan kami minta untuk secara detail mendata. Jangan sampai ada anggota keluarga korban banjir bandang Garut yang terlewat," imbuhnya.

Harry Hikmat menerangkan, selain Jadup kepada korban Kementerian Sosial juga memberikan santunan ahli waris, dan stimulan bahan bangunan rumah (BBR). Total bantuan yang dicairkan senilai Rp3,66 Miliar. Bantuan telah diserahkan secara simbolis di Rumah Perlindungan Sosial Tresna Wedha Garut, Sabtu (4/3/2017) lalu.

Dikatakan, total penerima Jadup yaitu sebanyak 1.724 jiwa di Kecamatan Garut Kota, Cisompet, dan Tarogong Kidul. Para korban banjir bandang tersebut berhak atas bantuan jadup sejumlah Rp10.000/hari selama 90 hari atau senilai Rp900.000. Adapun total Jadup sejumlah Rp1,551 miliar.

Sementara, santunan ahli waris diberikan kepada 14 KK dari Kecamatan Tarogong Kidul masing-masing senilai Rp15 juta sehingga total Rp210 juta. Sedangkan stimulan BBR diberikan kepada 171 KK masing-masing Rp10 juta dengan total Rp1,71 miliar. Kepada para korban banjir juga diberikan bantuan sembako dengan total nilai Rp194,4 juta.