Suara.com - Sembilan bulan program tax amnesty telah berakhir. Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menarik pajak lebih besar lagi agar target tercapai.
"Pasalnya, dari program tax amnesty ini ada sekitar 4.880 triliun aset para wajib pajak di Indonesia yang belum melaporkan asetnya dalam SPT atau tax amnesty ini. Jadi belum transparan. Sekitar 40 persen aset warga Indonesia yang belum tercatat. Ini yang merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah," kata Kepala Sub Direktorat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan M. Tunjung Nugroho dalam diskusi pajak di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).
Nugroho menambahkan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, memiliki alat yang dapat mendata semua aset dan penghasilan wajib pajak yang belum terdata di kantor pajak. Ditjen Pajak tidak bisa hanya mengandalkan penyidikan masalah perpajakan.
"Kalau ada alat atau sejenisnya kan bisa tercatat semuanya dengan detail. Kalau lewat penyidikan selesainya lama. Ini yang memang harus diperhatikan," katanya.
Kedua, pemerintah harus punya kebijakan agar wajib pajak mau menanamkan aset di dalam negeri, bukan di luar negeri.
"Karena selama ini, WP ini kan cari makan di sini, cari uang di sini, tapi mereka naruh asetnya di luar negeri. Ini kenapa, apa karena kebijakannya atau seperti apa ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar asetnya di dalam aja, jangan keluar," katanya.
Jika semua itu dilakukan, dia yakin sistem perpajakan di negeri ini akan transparan dan obyektif. Dan tentu saja nanti tidak ada lagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta.
Selama sembilan bulan program tax amnesty, pemerintah telah mengantongi dana repatriasi Rp147 triliun. Sedangkan total uang tebusan yang masuk kas negara mencapai Rp114 triliun, pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp1,75 triliun.
Selain itu, deklarasi harta dalam negeri tercatat sebesar Rp3,676 triliun dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp1,031 triliun.
Tag
Berita Terkait
-
Hotman Paris Setuju dengan Menkeu Soal Tax Amnesty, Tapi...
-
Menkeu Purbaya Menolak, Hotman Paris Justru Desak RUU Tax Amnesty Disahkan: Negara Perlu Uang!
-
Purbaya Tegas Tolak Tax Amnesty Jilid III, Sebut Celah Kibul Pajak
-
Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Apa Itu Pengampunan Pajak yang Bisa 'Sucikan' Harta Orang Kaya?
-
Tax Amnesty Jilid 3 Terancam Batal, Menkeu Purbaya Sebut Kebijakan Bikin Wajib Pajak 'Kibul-Kibul'
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
BEI Rilis Liquidity Provider Saham, Phintraco Sekuritas Jadi AB yang Pertama Dapat Lisensi
-
Ekonomi RI Melambat, Apindo Ingatkan Pemerintah Genjot Belanja dan Daya Beli
-
Pakar: Peningkatan Lifting Minyak Harus Dibarengi Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina Tunjuk Muhammad Baron Jadi Juru Bicara
-
Dua Platform E-commerce Raksasa Catat Lonjakan Transaksi di Indonesia Timur, Begini Datanya
-
KB Bank Catat Laba Bersih Rp265 Miliar di Kuartal III 2025, Optimistis Kredit Tumbuh 15 Persen
-
Ekspor Batu Bara RI Diproyeksi Turun, ESDM: Bukan Nggak Laku!
-
IHSG Berhasil Rebound Hari Ini, Penyebabnya Saham-saham Teknologi dan Finansial
-
Pengusaha Muda BRILiaN 2025: Langkah BRI Majukan UMKM Daerah
-
Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen, Menko Airlangga: Jauh Lebih Baik!