Penyaluran Bansos Non Tunai di Bandung Pakai Teknologi Perbankan

Sedikitnya 22.528 keluarga di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) non tunai dengan memanfaatkan teknologi perbankan.

Total bansos non tunai yang disalurkan mencapai Rp124,5 miliar terdiri dari PKH Non Tunai senilai Rp40,5 miliar untuk 22.528 keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah Rp83,5 miliar untuk 63.262 keluarga.

Penyerahan bansos secara simbolis dilakukan Presiden Joko Widodo dihadapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Taman Pandawa Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/4/2017).

Kota Bandung sendiri memperoleh kucuran dana bantuan sosial (Bansos) senilai total Rp127 miliar di tahun 2017. Bantuan tersebut terdiri dari PKH Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos lanjut usia, bantuan UEP KUBE Jasa, bansos disabilitas, dan bansos E-Warong.

Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

"Tidak boleh untuk membeil pulsa. Hati-hati kalau ada yang membeli pulsa, kartunya dicabut. Kita janjiannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengingatkan agar KPM PKH belajar menabung dan tidak serta merta menghabiskan dana bansos yang diteeima. Ia berharap penggunaan dana bantuan tersebut benar-benar untuk kegiatan belajar, seperti membeli buku atau seragam.

"Jangan diambil sekaligus, sesuai kebutuhan saja, tidak akan hangus kok," ujarnya.

Baca Juga: Kemensos Sanggup Rehabilitasi 32.000 Pecandu Narkoba

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjamin rencana perluasan jangkauan 10 juta KPM PKH tahun 2018 lebih tepat sasaran. Basis data terpadu (BDT) yang dimiliki Kemensos diyakini telah cukup akurat.

Namun demikian, ia mengharapkan partisipasi aktif pemerintah daerah proaktif mengkonfirmasi data KPM bansos yang digelontorkan pemerintah. Khofifah melalui Sistem Informasi dan Konfirmasi Data (Siskada).

"Saya optimistis sistem ini mampu menjadikan bansos lebih tepat sasaran. Karenanya, apabila ditemukan basis data terpadu (BDT) tidak valid, maka pemda dapat mengkonfirmasi mana salahnya, mana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat-red)," imbuhnya.

Diungkapkan Khofifah, jika bantuan sosial diberikan tepat sasaran maka akan lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan rasio gini.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga turut menyaksikan proses pencairan bansos non tunai di agen bank BNI yang telah disiapkan di lapangan. Transaksi juga dilakukan di fasilitas BNI Layanan Gerak (BLG).

BLG ini merupakan mobil layanan milik BNI yang dilengkapi dengan mesin ATM, terminal BNI Internet Banking, handset untuk menghubungi BNICall, serta didukung oleh customer service dan teller yang siap melayani aneka transaksi perbankan.

"Anak saya mau UAN, saya pakai uang ini untuk dia ikutan try out dan bimbingan belajar," ujar salah satu KPM kepada Khofifah.

Hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.